Tersisa KN Rp 600 Juta, Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Setwan Seluma Segera Diadili

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Selasa , 13 Feb 2024 - 08:51

Tsk Korupsi Setwan segera diadili--radarseluma.bacakoran.co

tersisa kn rp 600 juta, tiga tersangka kasus dugaan korupsi setwan seluma segera diadili                             
 
bacoan jemo kito - setelah berkas dinyatakan lengkap p21 oleh pihak jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma. pada senin (12/2), penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma melakukan pelimpahan atau serah terima terhadap ketiga tersangka dan barang bukti (tahap ii). 
yakni tersangka kasus dugaan korupsi pada belanja operasional sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021.
 
"iya, kemarin berkas ke tiga tersangka sudah kita serahkan kepada jpu. pada penyerahan tersebut juga dihadiri oleh ph dari tersangka," sampai kajari seluma, wuriadhi paramita, sh mh melalui kasi pidana khusu (pidsus), ahmad gufroni, sh mh saat berusaha dikonfirmasi radar seluma.
 
pelimpahan terhadap ketiga tersangka yakni, mantan plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten seluma 2021, inisial mh, mantan bendahara dprd seluma, re dan mantan pptk dprd kabupaten seluma, sa. pada saat proses pelimpahan terhadap ke tiga tersahgka. terlihat ketiga tersangka didampingi oleh masing-masing ph.
 
"saat ini ketiga tersangka masih dititip di rumah tahanan (rutan) polres seluma. sembari menunggu pengembangan kasus dilakukan," terang gufroni.
baca juga:hasil audit, kerugian negara di setwan seluma capai rp 1,5 m
pihak jpu kejari seluma saat ini masih akan segera melakukan penyusunan dakwaan. maka jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, tepatnya dalam kurun waktu 15 hari kedepan. jpu kejaksaan negeri seluma akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri (pn) tipikor kelas ia bengkulu untuk segera diadili.
 
"sekitar 2 minggu berkas diteliti oleh jpu sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke pn tipikor kelas i a bengkulu," ujarnya.
 
sedangkan untuk pengembalian kerugian negara (kn)nya, saat ini jaksa masih menghitung rekapan yang telah masuk dari inspektorat seluma. dari total kn sebesar rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap), saat ini tersisa rp 600 juta yang belum dikembalikan, artinya sekitar rp 900 juta sudah masuk kas daerah (kasda).
 
"total uang yang belum dikembalikan sekitar rp 600 juta dan saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu," terangnya.
 
dengan adanya upaya pengembalian ini, kajari menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa, dan pengembalian ini masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan. dengan adanya pengembalian kn ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
 
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa, hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan," pungkasnya.
 
diketahui sebelumnya, kejaksaan negeri seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggungjawab, atas kn yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin, pada anggaran setwan seluma tahun anggaran 2021 lalu. penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan seluma.
 
dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin. saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan.
 
dalam kasus tersebut, ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada kesatu primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar.(ctr)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan