Koranradarseluma.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma bersama dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan juga Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) se-Kabupaten Seluma. Saat ini tengah mengadakan rapat, untuk membahas masalah hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma.
Seperti yang dilakukan oleh para perwakilan pengurus ketiga organisasi perangkat desa tersebut. Sedang mengadakan rapat konsolidasi bersama di Sekretariat APDESI Kabupaten Seluma. Mereka berencana akan menggelar aksi unjuk rasa.
Tak hanya membahas rencana aksi saja. Bahkan aksi mogok kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil pun turut dibahas oleh pengurus DPD APDESI Kabupaten Seluma.
Dikatakan Bendahara DPD APDESI Kabupaten Seluma, Sukman, sangat menyayangkan aksi mogok yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bakal Dalam tersebut. Karena menurutnya akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat setempat nantinya. Dikatakannya, jika langkah yang perlukan saat ini hanyalah menggalang solidaritas untuk bersama-sama, membahas terkait hak yang belum dibayarkan terhadap Pemkab Seluma selama ini.
"Kami pengurus APDESI Kabupaten Seluma sangat menyayangkan aksi mogok kerja para perangkat Desa Bakal Dalam itu. Nantinya akan berakibat dampaknya ke masyarakat setempat terutama pelayanan publik," sampai Sukman.
Sukman juga mengatakan, jika dalam waktu dekat ini perwakilan APDESI akan menemui Sekretaris Pemkab Seluma dan juga Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma, untuk dapat segera menyelesaikan polemik yang terjadi pada saat ini.
Hal tersebut lantaran, pokok permasalahannya. Terkait dengan besaran anggaran Alokasi Dana Desa tambahan/siltap (Penghasilan Tetap) yang sebelumnya disediakan. Dengan anggaran dana sebesar Rp 13 miliar. Namun sampai saat ini tak kunjung dicairkan oleh Pemkab Seluma.
"Secepatnya kami akan menemui pejabat yang ada di Pemkab Seluma, supaya masalah gaji kades, perangkat desa dan BPD segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini," tegasnya.
Namun bilamana Pemerintah Kabupaten Seluma tak segera menunaikan kewajibannya atas pembayaran hak penghasilan tetap para kepala desa, perangkat desa dan juga anggota BPD. Maka aksi unjuk rasa sebagai langkah terakhir yang akan mereka lakukan mereka.
"Tidak menutup kemungkinan, jika Pemkab Seluma tak segera merealisasikan pencairan hak kami. Maka kami seluruh anggota APDESI, PPDI dan PABPDSI sekabupaten Seluma akan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa," pungkasnya.