MARGO SARI - Pemerintah Desa Margo Sari Kecamatan Ilir Talo menggelar musyawarah desa (Musdus). Dikatakan Kades Margo Sari, Sugiyarto dikonfirmasi kemarin (28/1) mengatakan tujuan musyawarah ini untuk pembahasan segala kebutuhan pembanguan di tingkat desa. Pembahasam bantuan BLT Dana Desa, dan pembahasan Pembangunan tahun 2024.
Pembahasan ini bersifat rencana untuk meggali usulan warga desa apa saja menjadi prioritaskan dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Hasil musyawarah rencana pembangunan desa ini nanti pihaknya akan kembali menggelar rapat ditingkat desa untuk menetapkan apa saja mereka bangun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama bersama BPD dan masyarakat dan lembaga lainnya.
BACA JUGA:Harga Karet di SAM Masih Rp 8000/kg, Tempat Lain Capai Rp 21.000
Insya Allah dalam waktu dekat ini rencana pembangunan desa tahun 2024 melalui anggaran Dana Desa (DD) akan segera ditetapkan sesuai jadwal nanti.
Dirinya juga berharap kepada warga untuk memberi usulan sebelum ditetapkan di APBDes, karena kalau ditetapkan tentu saja tidak bisa di ubah lagi untuk itu pihak mengajak warga desa menyampaikan usulan dari usulan tersebut nantinya mereka cermati terlebih dulu apa yang layak dibangun. Memang sebelum penetapan harus dibahas dulu rencananya dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dalam membangun desa dan akan diputuskan bersama.
Setelah pebahasan maka pihaknya akan menetapkan di APBDes dan apa saja yang diusulkan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Untuk saat pembahasan rencana terlebih dulu.
Dalam forum ini, berbagai usalan pembangunan dibahas dalam musyawarah untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Musdus ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga.
Rencana pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Proyek strategis diprioritaskan berdasarkan dampak positif yang dihasilkan.
Pemerintah desa menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan. Mekanisme pengawasan dan pelaporan akan diterapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.