Koranradarseluma.net - Pj Bupati Seluma H Meri Sasdi serta Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma H Hadianto mewarning tujuh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menolak untuk merealisasikan insentif fiskal stunting.
Penolakan merealisasikan insentif stunting ini nanti dipastikan akan menjadi evaluasi ke depannya. Alasan penolakan ini informasinya karena khawatir takut tidak selesai mengingat sudah memasuki akhir tahun dan juga takut bersentuhan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Mengingat sebelumnya, dana instentif ini pernah dilidik APH.
"Jadi yang tidak bagus itu belum apa-apa sudah menolak. Kita harus tahu pastinya kenapa mereka menolak. Kalau kini ya memang tidak mungkin lagi melaksanakan karena memang waktu. Apalagi kalau ada bangunan fisik," kata Meri Sasdi, kemarin (12/11).
Dipastikan Meri Sasdi ada rentang waktu yang cukup. Oleh karena itu dia mengharapkan agar Sekretaris Daerah (Sekda) harus memastikan apa yang menjadi alasan mereka tidak mau merealisasikan anggaran tersebut.
Apabila takut salah atau takut berbenturan dengan hukum OPD punya alternatif untuk meminta pengawasan langsung dari APH sehingga apa yang dilaksanakan nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau ada kendala karena takut kita ada inspektorat, ada BPK, dan ada Kejari. Duduk bersama, karena stunting ini penting. Masa dikasih anggaran kita sia-sia. Nanti silakan pak Sekda evaluasi," sambungnya.
Bahkan menurut Pj apabila tidak berani merealisasikan anggaran dan tidak berani mengambil resiko harusnya mereka tidak memilih untuk menjadi Kepala OPD.
Karena menurutnya kepala OPD memang memiliki tugas yang berat. Dalam artian kalau memang tidak sanggup maka jangan menjadi kepala OPD. "Termasuk juga dengan kawan-kawan media ataupun LSM itu jangan takut jangan dijauhi," imbuhnya.
Sementara itu Sekda menyampaikan ada 12 OPD yang harusnya merealisasikan anggaran insentif fiskal stunting senilai Rp5,6 miliar dari pemerintah pusat. Namun seiring waktu berjalan ada 7 OPD yang belum merealisasikannya dan di antaranya ada kepala OPD yang membuat surat pernyataan untuk tidak merealisasikan dana Stunting.
Dikatakan Sekda Kabupaten Seluma mengetahui bahwa mendapatkan insentif fiskal stunting pada bulan Agustus lalu. Sehingga waktunya masih sangat cukup. "Ada lima OPD yang sudah merealisasikan. Seperti Dinkes, DP3APPKB, dan rumah sakit. Ada di antaranya yang sudah menyampaikan surat pernyataan menolak dengan alasan waktu," jelas Sekda.
Sekda membenarkan bahwa selanjutnya ini akan menjadi evaluasi pemerintah daerah apakah akan tetap mempertahankan kepala dinas atau tidak. "Untuk hal itu nanti akan menjadi evaluasi Sekda ke depannya," tutupnya.