Koranradarseluma.net - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya telah menjalani pembekalan calon menteri di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut ia hadiri sebelum mengikuti Sidang Terbuka Doktor Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu (16/10/2024).
"Saya datang tadi di Hambalang. Setelah pengarahan dari presiden terpilih Pak Prabowo, baru saya minta izin untuk melaksanakan (sidang promosi doktor)," kata Bahlil kepada media saat ditemui di gedung Makara Art Center UI Depok.
Meski mengaku telah hadir dalam kegiatan pengarahan oleh Prabowo, Bahlil belum dapat mengungkapkan posisinya dalam pemerintahan baru mendatang. Ia berujar, keputusan susunan kabinet pemerintahan mendatang merupakan kewenangan presiden terpilih.
"Saya enggak tahu. Yang tahu kan kewenangan prerogatif Pak Presiden Prabowo. Insyaallah, doain ya," ujarnya.
Namun, di samping itu, Bahlil sempat menyinggung adanya usulan pembentukan Kementerian Sumber Daya Alam (SDA) dan Hilirisasi serta Satgas Sinkronisasi dan Percepatan Hilirisasi. Pernyataan itu merupakan usulan dari hasil disertasinya yang berjudul "Kebijakan, Kelembapan dan Tata Kelola Hirilisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".
"Kalau kita merujuk kepada Korea, Jepang, China, Eropa, itu ada kementerian khusus yang membidangi hilirisasi, atau ada lembaga. Kita ini kan masih partial. Nah karena itu saya rekomendasikan harus ada kementerian yang membidangi hilirisasi khusus," ucap Bahlil.
Namun, ketika ditanya siapa yang akan mengisi posisi menteri SDA dan Hilirisasi serta ketua Satgas Sinkronisasi dan Percepatan Hilirisasi tersebut, Bahlil berujar dirinya belum dapat memastikan karena usulan ini masih berupa naskah.
"Nah, siapanya, Wallahu Alam. Oleh karena itu bapak Presiden Prabowo yang punya kewenangan. Mudah-mudahan naskah usulan ini diterima, kalau tidak terima, tetapi rasanya sih insyaallah kira-kira. Yang berikut kalau ditanya siapa orangnya, pertanyaannya lebih tajam lagi, tanya Pak Hashim. Nanti habis ini ada Pak Hashim di sini sama Pak Muzani, sekjen Partai Gerindra. Jangan kita menyampaikan hal yang merupakan batas kewenangan. Hari ini saya masih mahasiswa," tuturnya.
Menurut Bahlil, alasan diperlukannya pembentukan kementerian dan lembaga baru yang membidangi hilirisasi ini adalah karena dalam hasil temuannya, hilirisasi di Tanah Air masih belum berkeadilan. Dia menilai, keadilan hilirisasi ada tiga syarat, yakni dana bagi hasil ke daerah, keterlibatan pengusaha daerah dan masyarakat, serta menyangkut lingkungan dan kesehatan.
"Jadi Insyaallah ini, pasti kita akan lakukan pak. Kapan bisa kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Jangan ketidakadilan terus dibiarkan," ucap Bahlil.
"Insyaallah, kalau kami masih dipercayakan oleh Pak Presiden terpilih, maka kami bersama Partai Golkar akan menjadikan ini sebuah bagian yang terpenting dalam perjuangan politik," sambungnya.