PEMATANG AUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma memastikan percepatan penurunan kasus stunting tetap diprioritaskan hingga bisa mencapai angka prevalensi stunting yang ditargetkan di bawah 14 persen. Bupati Seluma, Erwin Octavian mengatakan, pihaknya memastikan langkah-langkah penangangan dan percepatan penurunan angka stunting tetap dilaksanakan yang nantinya akan berkolaborasi dengan semua unsur stekholder. "Semua stakeholder pasti kita libatkan, baik itupun dari pihak Kepolisian dan TNI serta melalui berbagai intervensi OPD guna melakukan melakukan upaya percepatan penurunan stunting," kata Bupati Erwin.
Erwin mengklaim, bahwa kasus stunting di Kabupaten Seluma ini selalu mengalami penurunan dan semua itu berkat dari kerja keras dari Tim Penanganan Percepatan Stunting (TPPS) yang langsung digawangi Wabup Gustianto. "Alhamdulillah setiap tahunnya kasus stunting di Kabupaten Seluma semakin menurun dan hal tersebut tidak lepas dari kerja keras Tim TPPS," kata Erwin.
BACA JUGA:Usulan Perluasan Fasum 1 H di HGU PTPN VII Belum Kunjung Dikabulkan
Melihat dari tahun 2022 yang lalu kata Erwin, kasus stunting menurun drastis dari angka 40 persen hingga ke 22,1 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 datanya segera akan dirilis, apakah kasus stunting menurun atau meningkat. "Tahun 2023 ini datanya belum diketahui, apakah kasus stunting meningkat atau menurun, hasilnya perekapam data stunting bakal di umumkan pada tahun 2024 ini," ujar Bupati Erwin.
Disisi lain, berdasarkan data sementara dari Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Dinkes Seluma, kasus stunting kini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 4,2 persen hingga ke 5,5 persen. Padahal 2023 lalu, Pemkab Seluma berhasil mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp 5,7 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk perhargaan atas pencapaian dalam percepatan penurunan kasus stunting. Beberapa OPD yang mendapatkan cipratan dana Fiskal dan terlibat dalam melakukan penanganan stunting yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, Dinas Kesehatan, DLHK, Dinas Perkim dan Dinas PMD.( ndo)