Keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu, dana Pileg, dana Pilpres, sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak teratur. Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau orang partai dan lain sebagainya.
Bagi internal PKB hari ini, soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit. Disamping pola-pola kepemimpinan yang lain yang dikejar oleh tim kepada saya misalnya soal bagaimana hubungan dengan DPW, DPC, saya bilang seperti itu karena sistematis dalam artian Ketum itu punya kewenangan besar untuk mengganti tiba-tiba itu terjadi sekarang.
Kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir sebagian besar DPW DPW itu dirangkap oleh DPP, tidak ada sistem.
"Beberapa poin-poin itu yang kita sampaikan dalam laporan yang kita layangkan ke pihak Kepolisian Polres Seluma. Dia melakukan pencemaran nama baik atas nama Ketum PKB," tegasnya.
Dengan adanya laporan yang telah dilayangkan kepihak Kepolisian Polres Seluma tersebut. Pihak DPC PKB Kabupaten Seluma berharap, kepada pihak Kepolisian Polres Seluma. Untuk dapat menindak tegas dugaan pencemaran nama baik tersebut.
Laporan serupa juga telah dilayangkan oleh hampir seluruh pengurus PKB se-Indonesia ke aparat kepolisian secara serentak. PKB berharap laporan tersebut dapat diusut tuntas secara transparan.
"Iya betul, seluruh Indonesia di instruksikan untuk melapor ke tingkat Polda melalui Polres-polres tingkat kabupaten masing-masing," pungkasnya.