“Pada saat itu Bupati Kabupaten Seluma Bundra Jaya, yang diduga telah menghilangkan aset daerah 94 hektar dan 55 hektar lahan fiktif. Inilah yang kita laporkan ke KPK RI dan pada saat ini sudah dalam proses, jadi Pemerintah Kabupaten Seluma saat ini diberi batas waktu oleh KPK RI untuk menuntaskannya batas tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2024 ini,” tutupnya.
Kategori :