"Untuk menghindari perselisihan ditengah masyarakat kita akan mengundang masyarakat yang pro dan kontra baik itu kehadiran kuari ataupun masalah pemortalan. Kan sebelumnya masyarakat semuanya setuju dilakukan pemortalan kenapa sekarang baru mempermasalahkan.
Bagi masyarakat yang setuju dan tidak setuju kita akan undang dan duduk bersama bagaimana kedepan, apa dampak sebenarnya yang akan terjadi, masyarakat yang setuju akan kehadiran kuari tersebut hanya segelintir. Kalau hasil musyawarah nanti memang diharuskan di bongkar atau dipindahkan karena mengganggu fasilitas umum masyarakat akan menerima atas dasar musyawarah" kata Eko.
Menurut Kepala Desa Talang Alai Iriaman, jalan yang diportal itu merupakan jalan Desa, sehingga dengan berdirinya portal tersebut dapat menganggu fasilitas umum masyarakat yang menjadikan jalan tersebut sebagai akses ke kebun.
"Kita akan memusyawarahkan dahulu bersama masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan, jadi pembongkaran portal hari ini kita pending dulu untuk menempatkan posisi portal yang pas agar tak mengganggu fasilitas umum," Ujarnya.
Hal tersebut senada diungkapkan oleh kepala Dusun 1 Ali Brahmada, ia mengatakan, dirinya tak memihak ke kuari maupun masyarakat yang pro dan kontra dengan kuari, tapi ia menilai jika portal di letakan di jalan desa yang merupakan fasilitas umum jelas mengganggu.
"Saya tak memihak kemana-mana, kalau portal dibuat disitu ya jelas menggangu masyarakat banyak yang hendak mengeluarkan hasil bumi. Tapi, kalau portal itu dibuat pas disimpang masuk kuari saya setuju," Ujarnya.