Koranradarseluma.net - Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio menyampaikan bahwa terkait rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD pihaknya juga akan lakukan pemanggilan kepada kapus dan juga kepala sekolah.
" Dalam waktu dekat la,kita saat ini tengah mengumpulkan data terdahulu. Yang jelas bukan hanya beberapa OPD yang kita panggil tetapi seluruh OPD yang ada formasi PPPK, RDP ini kita lakukan untuk kejelasan dugaan honorer siluman, kalau semuanya sudah jelas pastinya tidak akan lagi jadi fitnah" jelasnya.
Tambahnya, usai melakukan RDP dengan dinas atau OPD. Kalau untuk tenaga pendidik kita juga akan melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah.
"Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas kita akan panggil juga, jadi belum sebatas RDP dengan Dinas terkait saja. Adanya indikasi dugaan honorer yang tak penuhi syarat lulus PPPK tahap I lalu, akan kita panggil yang bersangkutan. Untuk masyarakat juga sampai saat ini kami juga masih terima laporan dan jangan takut melapor," tambahnya.
Sampainya lagi, untuk perangkat desa,kades dan BPD yang lulus PPPK kalau pernyataan memperbolehkan mereka ikut tes PPPK dan harus memilih salah satu jabatan, pastinya akan dipinta regulasi dan aturannya. Karena hal tersebut untuk memperjelas agar semuanya bisa terbuka.
"Yang jelas kita tidak mencari kesalahan, RDP kita lakukan untuk memperjelas. Seperti kades, BPD dan Perangkat Desa yang lulus jadi PPPK misalnya, kalau regulasi dan aturan tidak masalah mereka lulus PPPK dan harus memilih salah satu jabatan, pasti kita akan turuti aturan yang berlaku" jelasnya lagi.
Lanjutnya lagi, adanya laporan dugaan honorer siluman yang lulus PPPK tahap I lalu ini menjadi masalah serius dan harus dibuktikan kebenarannya.
" RDP ini dilakukan untuk memperjelas semuanya, yang jelas kita butuhkan penjelasan terdahulu untuk lakukan tindakan untuk ungkap dugaan honorer siluman" tutupnya.