Kronologi Pemerasan Turis Malaysia di DWP 2024 oleh Oknum Polisi, Diminta Uang Rp 32 Miliar

 

KoranRadarSeluma.Net  – Kasus pemerasan turis di DWP 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Beberapa pelancong dari Malaysia mengaku diperas oleh polisi saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung dari 13 hingga 15 Desember 2024.

Para turis itu mengaku ditangkap oleh polisi berpakaian preman kemudian dites urine. Polisi memaksa mereka membayar uang RM 9 juta atau setara Rp 32 miliar agar dilepas. Kasus itu viral setelah para turis itu bersuara di media sosial disertai tagar #BoikotDjakartaWarehouseProject, seperti dikutip dari akun X @senjatanuklir.

Seorang warga Malaysia yang mengaku korban pemerasan di DWP mengaku kejadian itu terjadi saat penampilan DJ Steve Aoki. Penonton saat itu sedang larut menikmati hentakan musik sambil bergoyang dan loncat-loncat.

Kemudian datang polisi berpakaian bebas menarik satu per satu penonton dari Malaysia dan menginterogasinya. Mereka disuruh tes urine dan paspornya disita.

BACA JUGA:Apa yang Terjadi di Suriah Dampak Konflik Politik Lama, Bukan Masalah Agama

BACA JUGA:DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD hingga Kans Jokowi Gabung Demokrat

"Benar-benar pengalaman yang sangat buruk, saat saya sedang menikmati acara. Kemudian, polisi tiba-tiba datang dan mulai menangkap orang-orang di sekitar saya," tulisnya.

"Bagaimana mungkin, polisi menangkap dan membawa satu per satu tanpa kami diberikan alasan yang jelas? Yang kami ketahui, bahwa kawasan tempat dilakukan di DWP 2024 berada di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat," jelasnya sambil menyertakan tagar #BoikotDjakartaWarehouseProject.

Pada akun X lainnya, turis Malaysia mengaku polisi memeras mereka. "Dua polisi menyamar, kemudian menatap wajah temanku dan saya selama 15 menit. Kami melihat mereka lagi dan setelah disadari mereka sedang menyamar," tulisnya.

Tak itu saja, sejumlah turis Malaysia mengatakan, meski hasil tes urine negatif. Namun, mereka tetap dimintai uang oleh polisi. Nilainya mencapai ratusan juta.

BACA JUGA:Cegah Politik Uang, Komisi II DPR Kaji Formula Tepat Kepala Daerah Dipilih DPRD

BACA JUGA: Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader, Golkar: Kami Menunggu Saja

"Mereka minta suap sangat tinggi, mulai dari 90.000 ringgit Malaysia atau setara Rp 315 juta sampai 200.000 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 700 juta," tulisnya.