Tiga Terdakwa Kasus Sekretariat DPRD Dituntut 1 Tahun 8 Bulan Penjara, dan Wajib Kembalikan KN

 

Bacoan Jemo Kito - Setelah sempat tertunda dalam agenda sidang pembacaan tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seluma, terhadap ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pada belanja operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma tahun 2021.

 

Pada Rabu (19/6) sore, sekitar Pukul 15.00 wib. Ketiga terdakwa yakni, M Husni selaku mantan Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Seluma 2021. Rahmad Efendi selaku mantan Bendahara DPRD Kabupaten Seluma. Serta, Salamun selaku mantan PPTK DPRD Kabupaten Seluma. Menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim JPU Kejaksaan Negeri Seluma.

 

"Iya, untuk ketiga terdakwa hari ini telah menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Ketiga terdakwa dituntut dengan tuntutan yang sama. Yakni pidana penjara 1 tahun 8 bulan," sampai Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma usai persidangan.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim JPU Kejaksaan Negeri Seluma yang telah digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A. Dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, Agus Hamzah, SH MH.

Terdakwa M Husni, selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merupakan mantan Plt Sekwan DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021. Terdakwa terbukti bersalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan kurungan penjara di kurang masa tahanan dan denda sebesar Rp 100 juta Subsider 3 bulan kurungan.

Serta dikenakan uang pengganti sebesar Rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut TGR BPK RI Perwakilan Bengkulu Rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Bngkulu atas LKPD Tahun 2021 Rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa Rahmat, M Husni dan terdakwa Salamun sebesar Rp 173.000.000.

Dimana uang titipan tersebut ditetapakan untuk dirampas dan di perhitungan sebagai Kerugian Uang pangganti pengembalian Kerugian Negara (KN).

Sehingga sisa KN yang belum di kembalikan oleh terdakwa dibebankan membayar perkara sebesar RP 164 juta rupiah, apabila tidak dibayar dipidana selama 1 tahun. Barang bukti berupa dipergunakan dalam perkara terdakwa Salamun.

Untuk Terdakwa Rahmat Efendi selaku mantan bendahara, Pasal terbukti pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan di kurang masa tahanan. Denda sebesar Rp 100 juta Subsider 3 bulan kurungan penjara. Serta, ⁠Uang Penganti sebesar Rp 1.578.226.719,00 setelah dikurangi tindak lanjut TGR BPK RI Perwakilan Bengkulu Rp 948.187.295,00 dan tindak lanjut BPK RI Perwakilan Bngkulu atas LKPD Tahun 2021 Rp 185.60.751,00 dan uang titipan terdakwa Rahmat, M husni dan terdakwa Salamun sebesar Rp 173.000.000.