Mulai Bergerak Usut Honorer Siluman, DPRD RDP Dengan BKPSDM, Selanjutnya Akan Panggil OPD

Reporter: Eldo Fernando |

Editor: Erlin Marfiansya |

Jumat , 31 Jan 2025 - 19:04

Usut honorer siluman--Koranradarseluma.net

Menurutnya kades dan perangkat desa yang dinyatakan lulus saat mengikuti seleksi PPPK status sebagai honor tenaga sukarela (TKS). Namun tinggal lagi kebijakan dari Bupati Seluma dalam menyikapi hal ini, bersedia meneken SK pengangkatannya sebagai PPPK atau tidak.

"Honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan Jadi terkait persoalan itu tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena Kemenpan RB saja memperbolehkan. Honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan, jadi ya diperbolehkan, " ujarnya

Maka dari itu, untuk yang bersangkutan diminta untuk segera membuat surat pengunduran diri.

" Jadi silahkan yang bersangkutan segera membuat surat pengunduran diri, dan harus memilih salah satu jabatan tersebut" tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Seluma, Elma Juwita mengaku jika dinasnya tidak menerima berkas secara tertulis. Melainkan hanya menerima berkas secara online melalui aplikasi.

Sehingga BKPSDM Seluma tidak mengetahui. Melainkan hanya mengetahui usulan nama mereka telah disampaikan oleh OPD masing masing, dengan masa tugas mereka sebagai honor.

“Artinya kepala desa, perangkat dan Bpd adalah wewenang dinas PMD Seluma. serta jika dia guru maka hal tersebut merupakan leading sektornya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga kesehatan wewenangnya adalah dinas kesehatan,”Kilahnya.

mulai bergerak usut honorer siluman, dprd rdp dengan bkpsdm, selanjutnya akan panggil opd                            koranradarseluma.net - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma menggelar rapat dengan pendapat (rdp) bersama badan kepegawaian sumber daya manusia (bkpsdm) jumat (31/1).
rapat yang berlangsung sejak sore tadi ini dipimpin ketua komisi i hendri satrio, dan 2 anggota dprd lainya, membahas terkait proses administrasi persyaratan sehingga kades, perangkat desa dan bpd serta honorer siluman lain bisa mengikuti seleksi dan lulus pppk.
ketua komisi i dprd seluma, hendri satrio mengatakan pihaknya mempertanyakan bagaimana kades, perangkat desa bisa mengikuti seleksi pppk, tidak mungkin seorang kades mau jadi tks.
mengingat bkpsdm sebagai panitia seleksi pppk yang mana mereka ini yang memverifikasi berkas persyaratan.
namun, ketika ditanyakan terkait persoalan tersebut pihak bkpsdm membantah tidak mengetahui. dengan dalih, hanya sebatas menerima berkas secara online melalui aplikasi, jika berkas dirasa sudah lengkap sesuai persyaratan maka bkpsdm akan memproses.
" jadi, misalnya orang yang kita anggap " honorer siluman" secara logika kan mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan sptjm. nah, kalo dia itu mempunyai sptjm,  kami  pertanyakan dari mana mendapatkan itu," kata hendri satrio
lanjut hendri, pihaknya pun akan terus  memanggil opd terkait seperti dinkes dan diknas. dimana proses administrasi persyaratan diduga ada pemalsuan data sehingga melanggar aturan yang berlaku.
" ya tentu, intinya opd yang membuka formasi pppk akan kita panggil supaya persoalan ini bisa terang benderang" tuturnya.
lanjutnya lagi, terkait aturan bpd, kades dan perangkat desa yang lulus jadi pppk diperbolehkan, bkpsdm menyampaikan bahwa menurut aturan tidak boleh.
" tadi disampaikannya aturan terkait bpd,kades dan perangkat desa lulus pppk berdasarkan aturan tidak boleh" singkatnya.
disisi lain, terkait lulusnya kades, perangkat desa dan bpd dalam seleksi pppk tahap 1,  asisten iii setda pemerintah kabupaten seluma mengutarakan bahwa tak ada permasalahan kades, bpd dan perangkat desa lulus menjadi pppk.
hal ini diungkapkan oleh asisten iii sekretariat daerah pemkab seluma, riduan sabrin, katanya setelah berkoordinasi dengan kemenpan rb.
ia mengatakan,  tidak ada aturan yang mengikat  terkait hal itu. sehingga diperbolehkan untuk memilih.
" hasil dari koordinasi,  kemenpan rb  tidak mempersalahkan kades ataupun perangkat dan bpd yang dinyatakan lulus pppk . jadi, silahkan saja mereka memilih salah satu," ungkap riduan sabrin.
menurutnya kades dan perangkat desa yang dinyatakan lulus saat mengikuti seleksi pppk status sebagai honor tenaga sukarela (tks). namun tinggal lagi kebijakan dari bupati seluma dalam menyikapi hal ini, bersedia meneken sk pengangkatannya sebagai pppk atau tidak.
"honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan jadi terkait persoalan itu tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena kemenpan rb saja memperbolehkan. honorer tenaga sukarela itu bukan jabatan, jadi ya diperbolehkan, " ujarnya
maka dari itu, untuk yang bersangkutan  diminta untuk segera membuat surat pengunduran diri.
" jadi silahkan yang bersangkutan segera membuat surat pengunduran diri, dan harus memilih salah satu jabatan tersebut" tambahnya.
sementara itu, sekretaris bkpsdm seluma, elma juwita mengaku jika dinasnya tidak menerima berkas secara tertulis. melainkan hanya menerima berkas secara online melalui aplikasi.
sehingga  bkpsdm seluma tidak mengetahui. melainkan hanya mengetahui usulan nama mereka telah disampaikan oleh opd masing masing, dengan masa tugas mereka sebagai honor.
“artinya kepala desa, perangkat dan bpd adalah wewenang dinas pmd seluma. serta jika dia guru maka hal tersebut merupakan leading sektornya dinas pendidikan dan kebudayaan. begitu juga kesehatan wewenangnya adalah dinas kesehatan,”kilahnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan