Dinkes Diminta Cek Jamkesda, Sudah Tidak Aktif di Masyarakat

Koranradarseluma.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Nofi Eriyan Andesca, meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Seluma untuk tidak berstatement bahwa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang gagal bayar pada tahun 2024 tidak berdampak dengan penonaktifan.

"Jangan berstatement bahwa ini bisa dicover. Faktanya saat ini masyarakat penerima manfaat Jamkesda tidak bisa berobat. Kalaupun bayar mandiri atau daftar baru ini tidak langsung bisa digunakan harus menunggu 14 hari dulu. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus jangan sampai masyarakat penerima manfaat tidak bisa berobat," kata Nofi, kemarin (30/1).

Disampaikan Nofi pada dasarnya legislatif setuju Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan pembayaran kegiatan yang terhutang pada tahun 2024. "Kita setuju TPP dibayar kita juga setuju kalau tambahan Siltap juga dibayar. Namun kita meminta agar Jamkesda ini segera dibayarkan dalam waktu dekat. Apalagi dengan hal ini dapat membuat status UHC Seluma bisa dicabut yang tentunya akan sangat merugikan masyarakat miskin," sambungnya.

Nofi menyampaikan ada banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan hal ini. "Bahkan yang mirisnya, penerima manfaat Jamkesda yang lagi sakit yang wajib kontrol berobat saat ini posisinya non aktif. Kemudian masyarakat sudah banyak menyampaikan mengeluhkan ke DPRD yang merupakan wakil mereka. Kita juga sudah temui masyarakat banyak yang menyampaikan bahwa kartu BPJS mereka yang dibiayai oleh APBD tidak bisa digunakan," ujarnya.

Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin, dikatakan Nofi merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Memastikan setiap masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang sama baik untuk kesehatan dan pendidikan merupakan amanat undang-undang. Dan juga menurutnya azas kemanusian kepentingan yang utama dibandingkan yang lainnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Seluma dari partai Gelora Binanto, S.Pd juga mengutarakan bahwa banyak masyarakat penerima manfaat Jamkesda yang tidak bisa berobat.

"Saya mendesak Pemda Seluma untuk mengutamakan kegiatan yang urgent. Yang menyangkut hajat orang banyak. Saat ini sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait BPJS yang tidak aktif. Kalau keterangan dari kepala BPJS Jamkesda saat ini mengalami penunggakan. Saya sangat berharap agar pemerintah daerah mencarikan solusi supaya Jamkesda ini dapat segera dibayarkan," tukasnya.

Binanto mengharapkan agar Pemda Seluma ke depan berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. "Jangan sampai kalau sudah viral baru dicarikan solusi. Jangan sampailah harus No Viral No Justice (NVNJ). Kemarin itu ada yang sedang sakit ada yang mau operasi tetapi ada kendala BPJS mereka tidak aktif," imbuhnya.