Wabup Pastikan, Honorer Siluman di Dinas Pendidikan Dicoret, SK Dibatalkan
Wakil Bupati seluma, Drs Gustianto--Koranradarseluma.net
Koranradarseluma.net - Kabar Honorer Siluman di Kabupaten Seluma bukan hanya isu belaka. Pengungkapan dugaan honorer Siluman di lingkungan Pemkab Seluma kini terus mencuat nama-nama yang diduga honorer Siluman, bahkan informasi yang didapat sudah ada yang lolos tes PPPK belum lama ini.
Walaupun menjadi permasalahan serius dan menimbulkan ketidakadilan bagi honorer yang memang bekerja, pengungkapan honorer siluman merupakan hal yang baik dilakukan untuk Seluma ke depan tetapi hal itu belum terjadi.
Entah bagaimana bisa diduga honorer Siluman bisa tes PPPK, padahal instansi yang membidangi terus mengutarakan bahwa tes PPPK ada aturan dan persyaratan berdasarkan peraturan, akan tetapi praktiknya dugaan honorer Siluman di Kabupaten Seluma terus mencuat. Bahkan untuk tes PPPK tidak sembarang honorer yang bisa ikut.
Sementara itu, PPPK Jika Terbukti Honorer Siluman Wakil bupati (Wabup) Seluma H. Gustianto tidak tinggal diam, beliau memastikan tidak akan menerbitkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis jika terbukti curang atau honorer siluman.
"Ini sudah saya koordinasikan ke Pak Teddy Rahman, jadi kesepakatannya seperti itu. Kami tidak akan menerbitkan SK PPPK jika yang bersangkutan terbukti honorer siluman," sampai Wabup H. Gustianto, Rabu siang (15/1).
Dijelaskan Wabup, dirinya telah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes) juga para kepala OPD termasuk BKPSDM. Memastikan semua proses seleksi PPPK tidak ada kecurangan, terlaksana sesuai depan mekanisme dan aturannya.
"Tadi saya telah panggil Diknas, Dinkes, Kepala OPD juga BKPSDM tapi tidak datang BKPSDM ini. Saya tegaskan bahwa yang lulus benar memenuhi syarat dan aturan, bukan honorer siluman," kata H. Gustianto.
Dirinya terus memantau berita dan informasi terkait isu honorer siluman ini sampai Wabup. Telah banyak laporan terkait adanya dugaan honorer siluman ini, sehingga ini menjadi perhatian serius dirinya dan Teddy Rahman-Gustianto sebagai bupati terpilih 2025-2030.
"Jika memang terbukti honorer siluman, kami pastikan SK tidak akan diterbitkan," tegas Wabup. Wabup mengatakan sangat mendukung terbentuknya Panja dan Pansus honorer siluman yang saat ini sedang bergulir di DPRD. Panja dan Pansus ini harus terbentuk, untuk memastikan proses dan honorer yang lulus PPPK ini benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Kemendagri.
"Tim Saber pungli juga telah ada koordinasi terkait dugaan honorer siluman ini. Jadi untuk yang mengetahui adanya honorer siluman ini silahkan lapor agar dapat diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," demikian H. Gustianto.