Verifikasi DPA RKA OPD BS 2025 Belum Dimulai

koranradarseluma.net  - Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan untuk menyusun APBD. Keduanya memiliki fungsi yang penting dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah. Hanya saja, verifikasi DPA RKA OPD BS belum dimulai untuk kegiatan tahun 2025 namun terkait hal tersebut sudah disampaikan ke masing-masing OPD untuk menyampaikan dokumen DAP RKA. Hali ini disampaikan oleh Kabag Pembangunan Pemkab Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan MM.

"Penyusunan Dokumen dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem tersebut sudah terintegrasi antara proses penganggaran dan penatausahaan, sehingga data-data yang tertuang pada DPA-SKPD sama dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang telah diverifikasi sebelumnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),"ungkap Teddy.

Dikatakan Teddy, verifikasi DPA RKA OPD wajib dilakukan dimana verifikasi DPA penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi perjanjian pemrosesan data (DPA) dan peraturan privasi data. Dengan melakukan verifikasi DPA, organisasi dapat menunjukkan komitmen untuk menjaga informasi sensitif, membangun kepercayaan dengan klien, menghindari denda besar, mencegah kerusakan reputasi. 

"DPA merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. DPA harus mencakup ruang lingkup dan tujuan pemrosesan data,"kata Teddy.

Ia menuturkan dalam kegiatan OPD diperkirakan dimulai dilaksanakan sekitar bulan Febuari 2025 dan melalui informasi ini sangat diharapkan OPD menyampaikan DPA ke bagian pembangunan untuk dilakukan verifikasi agar supaya diproses.

"Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah  wajib merinci sasaran yang hendak dicapai, maka dari itu mari dituntaskan, supaya kegiatan di OPD dapat dijalankan,"pungkas Teddy.

Untuk diketahui menurut Teddy bahwa dalam proses verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebaiknya OPD memasukan program prioritas yang harus didukung masing-masing OPD.

"Sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pembangunan, sehingga kegiatan berjalan tepat waktu,"demikian Teddy.(yes)

BACA JUGA:Dinsos BS Bikin Posko Pengaduan Penanganan Tunawisma

BACA JUGA:Pemkab Lanjutkan Pembangunan PTM Pasar Kutau Medan Kota Manna