PKS Dukung Pilkada Dipilih DPRD karena Hemat Anggaran dan Cegah Polarisasi

Reporter: Adi Trio Setiawan |

Editor: Adi Trio Setiawan |

Jumat , 20 Dec 2024 - 13:07

PKS Dukung Pilkada Dipilih DPRD karena Hemat Anggaran dan Cegah Polarisasi--

pks dukung pilkada dipilih dprd karena hemat anggaran dan cegah polarisasi                             
koranradarseluma.net - ketua dpp pks bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) almuzzammil yusuf mengatakan pihaknya mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih dprd sebagaimana diusulkan oleh presiden prabowo subianto. 
menurut muzzammil, pilkada melalui dprd bisa menghemat anggaran negara serta mencegah terjadinya konflik serta polarisasi tajam di masyarakat.
"pks mendukung wacana pilkada melalui dprd yang disampaikan presiden prabowo. sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," ujar muzzammil kepada wartawan, kamis (19/12/2024).
muzzammil menilai dana besar negara yang dihabiskan untuk penyelenggaraan beberapa pilkada langsung belakangan ini, seharusnya bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat. berdasarkan catatannya, sejak pilkada 2017, 2018, 2020, dan 2024, total anggaran yang digelontorkan untuk membiayai pelaksanaan pesta demokrasi itu mencapai angka rp 80,65 triliun. 
baca juga:apa yang terjadi di suriah dampak konflik politik lama, bukan masalah agama
baca juga:dpr kaji formula pilkada melalui dprd hingga kans jokowi gabung demokrat
"dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," ungkap dia mengenai pilkada dipilih dprd. 
bupati sebelumnya dan rombak pejabat dinas
selain itu, kata muzzammil, pilkada langsung membuka potensi adanya konflik dan polarisasi tajam di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.
"kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat dalam proses pilkada langsung. selain itu, terjadi pula diskriminasi pembagunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," jelas muzzammil.
menurut muzzammil, pilkada melalui dprd dapat meminimalkan bahkan menghilangkan berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi pada pilkada langsung. dia menilai berbagai kecurangan selama ini terjadi dalam penyelenggaraan pilkada langsung seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya.
baca juga:cegah politik uang, komisi ii dpr kaji formula tepat kepala daerah dipilih dprd
baca juga: buka pintu lebar bagi jokowi jadi kader, golkar: kami menunggu saja 
"jika pilkada dipilih dprd, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. bawaslu dapat bekerja sama dengan polisi, jaksa, dan kpk untuk memperketat pengawasan," imbuh muzzammil.
lebih lanjut, muzzammil menilai pilkada dipilih dprd juga demokratis sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (4) uud 1945 dan sila keempat pancasila. pasal 18 ayat (4) uud 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 
"dengan demikian, pilkada melalui dprd juga bagian dari proses yang demokratis serta implementasi dari demokrasi perwakilan sesuai sila keempat  pancasila. meskipun dipilih di dprd, landasan hikmah kebijaksanaan (etika dan moral) menjadi syarat multak pelaksanaannya," pungkas muzzammil tentang pilkada dipilih dprd.
baca juga:program makan bergizi gratis, harus bersih dari korupsi
baca juga:prabowo lawatan ke mesir, gibran jadi plt presiden

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan