PKS Dukung Pilkada Dipilih DPRD karena Hemat Anggaran dan Cegah Polarisasi

 

KoranRadarSeluma.Net - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf mengatakan pihaknya mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD sebagaimana diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Muzzammil, pilkada melalui DPRD bisa menghemat anggaran negara serta mencegah terjadinya konflik serta polarisasi tajam di masyarakat.

"PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," ujar Muzzammil kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Muzzammil menilai dana besar negara yang dihabiskan untuk penyelenggaraan beberapa pilkada langsung belakangan ini, seharusnya bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat. Berdasarkan catatannya, sejak Pilkada 2017, 2018, 2020, dan 2024, total anggaran yang digelontorkan untuk membiayai pelaksanaan pesta demokrasi itu mencapai angka Rp 80,65 triliun. 

BACA JUGA:Apa yang Terjadi di Suriah Dampak Konflik Politik Lama, Bukan Masalah Agama

BACA JUGA:DPR Kaji Formula Pilkada Melalui DPRD hingga Kans Jokowi Gabung Demokrat

"Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya," ungkap dia mengenai pilkada dipilih DPRD. 

Bupati Sebelumnya dan Rombak Pejabat Dinas

Selain itu, kata Muzzammil, pilkada langsung membuka potensi adanya konflik dan polarisasi tajam di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.

"Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat dalam proses pilkada langsung. Selain itu, terjadi pula diskriminasi pembagunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," jelas Muzzammil.

Menurut Muzzammil, pilkada melalui DPRD dapat meminimalkan bahkan menghilangkan berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi pada pilkada langsung. Dia menilai berbagai kecurangan selama ini terjadi dalam penyelenggaraan pilkada langsung seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya.

BACA JUGA:Cegah Politik Uang, Komisi II DPR Kaji Formula Tepat Kepala Daerah Dipilih DPRD

BACA JUGA: Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader, Golkar: Kami Menunggu Saja