Pengamat, Soroti Pengawasan Menu dan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Koranradarseluma.net - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pengawasan ketat harus dilakukan ketika program makan bergizi gratis berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga anggaran.

Untuk menu makan bergizi gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

"Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi," ujar Agus di Jakarta, Selasa (18/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Dia mengaku, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan mengingat progam tersebut akan dilaksanakan pada awal Januari 2025.

"Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tetapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?" papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Terkait hal itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi krusial. Jangan sampai, kata Agus, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

"Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov Jakarta Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang Badan Gizi Nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak siapa yang harus mengawasi?" bebernya.

Agus menyebutkan makan bergizi gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program makan bergizi gratis dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan pemerintah demi mencapai tujuan program makan gizi gratis. Agus pun mengusulkan pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

"Tolok ukur berhasilnya program makan bergizi gratis, semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting," pungkas Agus.