Mantan Petinggi Seluma Diadili, Ada 10 Saksi, Dihadirkan dalam Sidang Kasus Tukar Guling Lahan

Koranradarseluma.net - Dalam sidang lanjutan mantan Bupati Seluma, H Murman Effendi, SE SH MH Cs yang diketahui merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma, berupa tanah yang berada di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tahun 2008. Pada Kamis, 12 Desember 2024. Dengan agenda pemeriksaan saksi.

Terlihat, 10 orang saksi yang merupakan mantan Pejabat Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma. Serta dua orang saksi dari mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma menghadiri sidang.

Ke 10 saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seluma. Terlihat dilontarkan beberapa pertanyaan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu. Serta para Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.

"Untuk 10 orang saksi yang sebelumnya telah kita agendakan untuk menjadi saksi pada persidangan. Ke 10 saksi hadir semua," sampai Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma.

Terlihat, dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu, Paisol SH MH dan didampingi oleh dua anggota Hakim. Serta dihadiri setidaknya ada sebanyak kurang lebih 12 orang Penasehat Hukum dari para terdakwa. Serta dari pihak keluarga terdakwa.

Ke 10 saksi sebelum persidangan terlebih dahulu disumpah. Sebelum menjawab berbagai pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu dan juga dari para Penasehat Hukum para terdakwa.

"Saat ini sidang masih berlanjut, nanti ya," singkatnya.

Dimana diketahui, jika sebelumnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu, Paisol SH MH yang memimpin sidang. Menolak seluruh keberatan atau Eksepsi yang telah diajukan oleh terdakwa H Murman Effendi, SE SH MH dan terdakwa Hj Rosnaini Abidin, SSos melalui Penasehat Hukumnya. Serta mantan Sekretaris daerah (Sekda), Mulkan Tajudin dan mantan Kepala BPN Kabupaten Seluma, Djasran Harhab.

Majelis Hakim menerima surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-16/SELUMA/11/2024 yang telah dibacakan secara sah menurut hukum pada tanggal 14 November 2024, serta memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan, melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis Hakim juga menolak seluruh keberatan atau Eksepsi terdakwa Hj Rosnaini Abidin, SSos alias Upik Bidin melalui Penasihat Hukumnya. Menyatakan menerima surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-18/SELUMA/ 11 / 2024 yang telah dibacakan secara sah menurut hukum pada tanggal 14 November 2024 serta memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.

 

Diketahui, dalam kasus kasus tindak pidana korupsi kegiatan tukare menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma, berupa tanah yang berada di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tahun 2008. Yang menyeret mantan Bupati Seluma, H Murman Efendi, SH MH. Beserta mantan Sekda, Mulkan Tajudin dan mantan Kepala BPN Kabupaten Seluma, Djasran Harhab. Serta Hj Rosnaini Abidin yang diketahui merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma.

 

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ke empat terdakwa. Ke empat terdakwa di dakwa oleh JPU Kejaksaan Negeri Seluma dengan dakwaan Alternatif. Ke empat terdakwa di dakwa pada dakwaan pertama Primer pasal 2 Ayat (1) dan Subsidair Pasal Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Serta dakwaan kedua Pasal 12 Huruf I Undang-Mang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999lang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.