Giliran Para Kepala OPD Diperiksa di Polres, Menyusul BKD dan Sekda

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Minggu , 28 Jan 2024 - 15:07

Pemeriksaan dana stunting oleh Polres Seluma--radarseluma.bacakoran.co

Disperkimhub

-Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

Dinas PMD

-Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

Dinas Kesehatan

-Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) Rp 2,027 Miliar

-Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta

giliran para kepala opd diperiksa di polres, menyusul bkd dan sekda                             
 
selebar - tak hanya pihak kejaksaan negeri seluma yang telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa instansi organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
pihak kepolisian penyidik unit tindak pidana korupsi (tipidkor) sat reskrim polres seluma ternyata juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa opd di dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), dalam pengelolaan realisasi anggaran fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar dari kementrian keuangan.
 
hal tersebut dibenarkan oleh kapolres seluma, akbp arif eko prastyo, sik mh melalui kasat reskrim, akp dwi wardoyo, sh mh saat berusaha dikonfirmasi radar seluma..
ia mengatakan, jika sejauh ini sudah ada beberapa opd yang telah dimintai klarifikasi dalam pengelolaan realisasi anggaran fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar dari kementerian keuangan.
yang saat ini masih dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
 
"iya, ada beberapa opd yang telah kita undang klarifikasi," sampainya.
 
adapun beberapa opd yang telah menjalani klarifikasi penyidik unit tipidkor sat reskrim polres seluma yakni.
badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten seluma, dinas lingkungan hidup (dlh), dinas perkimhub, rumah sakit umum, daerah (rsud) tais dan beberapa opd lainnya yang menerima realisasi anggaran fiskal stanting.
 
"semuanya akan kita mintai klarifikasi. untuk supaya membuat terang, ya harus kita lakukan klarifikasi semuanya," tegasnya.
 
bahkan pihak badan keuangan daerah (bkd) dan sekretaris daerah (sekda) kabupaten seluma yang nantinya juga akan dimintai klarifikasi. terkait di  dalam pengelolaan realisasi anggaran fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar dari kementrian keuangan.
 
"bisa jadi nanti akan kita undang untuk kita mintai klarifikasi," pungkasnya.
 
dari data yang berhasil dihimpun. aph dari polres seluma dan kejari seluma tengah melakukan pemanggilan untuk memberikan klarifikasi.
seperti kepala dp3ap2kb, kabid anggaran bkd dan juga kepala dinas perkimhub, dinas lingkungan hidup (dlh). serta kepala bappeda yang telah dimintai klarifikasi oleh penyidik unit tipidkor sat reskrim polres seluma.(ctr)
 
berikut realisasi dana fiskal stunting rp 5,7 miliar dari menteri keuangan tahun 2023
 
rsud tais:
-pengadaan obat dan vaksin rp 1 miliar
 
-pengadaan bahan habis pakai rp 800 juta
 
disperkimhub
 
-perbaikan rtlh untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh rp 896,2 juta
 
dinas pmd
 
-fasilitasi tim penggerak pkk dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rp 500 juta
 
dinas kesehatan
 
-pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (jemkesmas) rp 2,027 miliar
 
-pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta
 
dinas lingkungan hidup
 
-penanganan sampah rp 91 juta
 
dp3ap2kb
 
-promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga rp 70 juta

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan