Muncul Kabar, Diduga Salah Satu OPD Miliki Honorer Siluman, Sudah Sampai ke Telinga Anggota DPRD Seluma

Koranradarseluma.net - Kembali muncul kabar di lingkungan Pemkab Seluma, karena beredar kabar ada di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga memiliki oknum tenaga honorer " Siluman".

Kabar tersebut mencuat, bahkan sudah sampai ke telinga anggota DPRD Seluma, Febrinanda. Beredar juga kabar, honorer diduga siluman ini, disaat jam kerja tidak muncul, namun saat pembayaran gaji namanya selalu ada meski diketahui sudah berbulan bulan tidak aktif lagi.

Bahkan dalam beberapa kegiatan pentingpun, salah satu dari dua oknum tersebut masih turut dilibatkan dan mendapatkan upah tambah, artinya selama ini oknum tersebut masih dianggap aktif oleh pimpinan OPD, padahal menurut beberapa rekan honorernya, yang bersangkutan tidak pernah terlihat dalam rutinitas pekerjaan sehari hari.

Saat dikonfirmasi  anggota DPRD Seluma yang juga Ketua Bapemperda, Febrinanda Putra Pratama, SH. Ia mengaku sangat miris atas informasi yang ia terima langsung ini, ia meminta agar para pejabat jangan rakus dan mementingkan kepentingan pribadi maupun orang disekitarnya.

Perlu diingat bahwa untuk tahun 2025 APBD Seluma memiliki defisit sebesar Rp 36 miliar, bahkan sebelumnya diajukan sebesar Rp 67 miliar, artinya masih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Sangat disayangkan apabila kondisi tersebut ternyata masih dimanfaatkan oleh pejabat yang rakus.

"Mengapa saya katakan rakus, karena sudah punya gaji dan tunjangan namun masih menyelipkan kroni kroninya yang tidak mau bekerja. Nepotisme saja sudah berbahaya apalagi siluman, ini menggerogoti APBD Seluma milik kita, ini sangat penjahat bagi saya,"sampai Febrinanda.

Atas hal ini Febrinanda berpesan kepada semua pejabat terkait agar segera mengevaluasi hal ini, karena gaji itu berasal dari pajak rakyat. Maka dari itu harus berhati hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ia mengajak semua stakeholder di Seluma untuk berjuang menjadi lebih baik.

"Semua masyarakat membayar pajak, termasuk petani, nelayan dan ibu ibu bekerja serabutan bahkan ART, mereka itu juga bayar pajak. Sangat miris apabila pajak mereka digunakan hanya untuk honorer siluman,"pungkas Febrinanda. Sampai saat ini informasi ini masih menunggu kepastian, Anggota DPRD akan membahas terkait kabar ini dan ditindaklanjuti