Angka Kemiskinan BS Tidak Mengacu Pada DTKS

angka kemiskinan bs tidak mengacu pada dtks       koranradarseluma.net - angka kemiskinan di bengkulu selatan tidak mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (dtks), sedangkan dari dtks sendiri penurunan angka kemiskinan sangat jelas terlihat, dimana dtks dilakukan validasi dan verifikasi setiap tiga bulan sekali. hal ini sebagaimana diketakan kepala dinsos bengkulu selatan, efredy gunawan, s.stp, m.si."untuk melihat angka kemiskinan dapat dilihat berdasarkan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) yang dipegang oleh bappeda dan statistik. baca juga:mpp, disdukcapil hadir melayani masyarakat     hanya saja angka kemiskinan tidak bersentuhan langsung dengan dtks sama sekali. mengapa kita bisa katakan kalau dtks jumlahnya dipastikan menurun, ini tentunya berbagai alasan seperti, meninggal dunia, pindah alamat, sudah mampu, bahkan ada yang sukarela mengundurkan diri.karena data itu diambil berdasarkan dari hasil musyawarah desa, dinyatakan miskin dan berhak mendapatkan bantuan, dan artinya data yang kita dapat tidak ditembak diatas kuda, bahkan langsung hadir pada saat validasi dan verifikasi data,"ujar efredy. baca juga:janda-janda terlupakan, dinsos kumpulkan dan berikan bantuan     apalagi disaat ini sudah ada aturan yang sangat jelas, diaman kemensos nomor 150 tahun 2024 bahkan dilakukan validasi dan verifikasi setiap satu bulan setelah ada turunannya kemensos nomor 73 tahun 2024 dilakukan tiga bulan sekali."walaupun dalam satu desa itu tidak ada perubahan penerima bantuan harus tetap dilakukan.     untuk memastikan perubahan itu, pihaknya juga mempunyai aplikasi siks-ng yang dikelolala langsung oleh operator dari dinas sosial, sehingga operator dari dinas sosial akan memantau operator siks-ng desa  apakah setiap pertiga bulan itu ada melakukan validasi dan verifikasi data. sementara validasi dan verifikasi data tidak akan pernah bisa dibohongi karena akan selalu dipantau dan diawasi,"gumama efredy.   menurut efredy, dari yang terdaftar dalam dtks yang mendapatkan bantuan untuk saat ini, yakni pkh sekitar 8 ribu lebih, bpnt sekitar 13 ribu lebih. artinya dari bengkulu mencapai 176,46 ribu jiwa pada 2024 hanya 21 ribu yang mendapatkan bantuan. setiap pertiga harus data tersebut divalidasi dan diverifikasi kalau tidak maka desa harus melaporkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm). selanjutnya ditembuskan ke kemensos. "kalau tidak melakukan validasi dan verifikasi data maka wajib buat sptjm,"pungkas efredy.(yes)  

Tag

• # data terpadu kesejahteraan sosial

Share

• 
• 
• 
• 
•