Kabupaten BS, Baru Mulai gencarkan MPP

Koranradarseluma.net - Sejak dilauncing MenPan RB pada tanggal 8 Oktober 2024 Mal Pelayanan Publik (MPP) Bengkulu Selatan, sebagai kabupaten penyelenggara pelayanan, Senin (14/10/2024) Pjs Bupati Bengkulu Selatan, Sisardi MM kumpulkan para camat di Bengkulu Selatan. "Sengaja dikumpulkan para camat agar dapat mensosialisasikan MPP dimana pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat telah hadir di Bengkulu Selatan,"ungkap Sisardi.

Dikatakan Sisardi, MPP merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. "Saya minta betul-betul Mal Pelayanan Publik ini dimaksimalkan untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga dapat mengakses layanan yang dibutuhkan,"ujar Sisardi.

Ia mengatakan pasca telah dilauncing MPP memudahkan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan swasta secara terintegrasi melalui platform digital. Sehingga tidak perlu repot-repot masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan, karena 20 gerai/loket pelayanan sudah hadir.

Sisardi sangat berharap gerai yang ada ini dimaksimalkan petugas dalam menguatkan komitmen meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

"Agar timbul rasa kepercayaan masyarakat atas berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai konsekuensi, maka pemerintah dalam hal ini instansi pertikal serta OPD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan prima, pelayanan yang cepat, murah, mudah dan ramah,"ujar Sisardi.

Sisardi menambahkan bahwa mengintegrasikan pelayanan publik secara terpadu di satu tempat merupakan upaya memberikan pelayanan perima kepada masyarakat di kabupaten Bengkulu Selatan.

"Saya harap masyarakat dapat memanfaatkan MPP sebanyak 20 gerai/loker,146 jenis layanan berada di jalan Padang Panjang Kota Manna dekat kantor Bupati BS sebaik-baiknya,"pungkas Sisardi. Hal senada dikatakan Kepala DPMTSP BS Dr.Edwim Permana,ST.MT.MM bahwa hadirnya MPP untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan pembayaran misalnya PBB.

"Sangat berharap betul masyarakat dapat menggunakan pasilitasi yang telah disediakan ini dan tidak perlu repot mengurus keperluan yang diinginkan, seperti perizinan, dan cukup di kantor DPMTSP nantinya petugas yang secara langsung memberihkan arahan/membantu, tinggal lagi masyarakat butuhnya layanan yang mana dibutuhkan. Sebab petugas pelayanan sudah selalu ada di tempat,"pungkas Edwin.

Ia mengakui pelayanan ini bisa berjalan dan memohon betul-brtul dukungan bupati memberihkan penegasan agar petugas pelayanan selalu berada di gerai yang telah disediakan. Sehingga mal pelayanan publik tetap optimal. "Kita terus berusaha MPP ini makin dikenal oleh masyarakat dan pelayanan yang diberihkan ini berjalan,"demikian Edwin.