Isu Politik Terkini, Alasan PDIP Pecat Tia Rahmania, hingga Prabowo Pecah Sejumlah Kementerian

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan dilaksanakan pada waktu yang tepat. Namun, Puan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai konteks waktu yang dimaksud.

"Insyaallah, kita akan segera mengadakan pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo pada waktu yang timing-nya tepat," ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/9/2024).

Puan menambahkan bahwa baik Megawati maupun Prabowo memiliki jadwal yang sibuk. Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa keduanya sudah memiliki niat untuk bertemu secara langsung.

4. Prabowo Bakal Pecah Sejumlah Kementerian Agar Fokus dan Maksimal

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memecah sejumlah kementerian yang ada saat ini agar fokus dan maksimal dalam bekerja. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab jumlah kementerian era kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan bertambah.

Ahmad Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian, oleh Pak Prabowo karena ingin fokus pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," ujar Muzani.

5. Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Jokowi: Itu Prerogatif Presiden Terpilih

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu terkait jumlah nomenklatur kementerian yang dibentuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jokowi menegaskan penentuan jumlah kementerian merupakan prerogatif presiden terpilih.

"Ditanyakan ke presiden terpilih, itu prerogatif. Kenapa ditanyakan ke saya? Itu kewenangan presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat," ujar Presiden Jokowi setelah meninjau Gudang Bulog Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Presiden Jokowi menegaskan kembali jumlah kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih yang telah mendapatkan mandat dari rakyat.