Alamat Dilirik APH!!! Banyak Bumdes Tak Laporkan Laporan Akhir 2023 ke DPMD Seluma

alamat dilirik aph!!! banyak bumdes tak laporkan laporan akhir 2023 ke dpmd seluma     pematang aur - kepala dpmd kabupaten seluma, nopetri elmanto melalui kabid pemberdayaan desa, faizal mengatakan bahwa dpmd terus menyurati desa agar menyampaikan laporan bumdes namun banyak yang tidak mengindahkan surat dari dpmd hanya ada beberapa desa yang menyampaikan laporan, dikatakannya desa sudah diingatkan dan dibina agar dapat menjalankan bumdes dengan semestinya, mengingat di kabupaten seluma sudah ada beberapa kasus hukum menjerat pengurus bumdes bahkan aparatur desa, dan belum lagi bundes yang tengah diperiksa dan diaudit, kamis (4/1).   " kalau kedepan kita akan terus melakukan binaan dan menyurati agar menyampaikan laporan bumdes, namun kami juga tidak bisa memaksa sepenuhnya, saat ini yang bisa dilakukan terus melakukan upaya-upaya seperti datang kedesa atau jemput bola ke bumdes. tinggal lagi kami lebih fokus ke bumdes yang memang mau dibina, kalau yang tidak menanggapi seperti tidak melakukan rat, laporan akhir tahun, yang jelas sudah kami surati" kata faizal. baca juga:perda pajak dan retribusi daerah masih di kemendagri dilanjutkannya, bumdes yang dilaporkan sampai ke aparatur penegak hukum (aph) dan kejari seluma serta sudah dilakukan audit oleh inspektorat menjadi contoh desa yang tidak mengikuti peraturan, pada tahun 2023 dari 182 desa yang ada di kabupaten seluma hanya beberapa desa yang melaporkan laporan akhir tahun, sedangkan yang lain tidak ada sama sekali menyampaikan laporan, bahkan sudah dikirimi surat sejak sebelum  memasuki sampai 2023.   " hanya beberapa desa yang melaporkan laporan akhir tahun pada 2023, sudah kami surati tapi tak diindahkan" singkatnya.     harus diketahui, masalah bumdes di kabupaten seluma sudah ada yang jadi tersangka karena dugaan korupsi, bumdes merupakan badan usaha milik desa yang penyertaan modalnya dari dana desa (uang negara), seharusnya dalam merealisasikan uang negara memang harus ada laporan yang jelas karena bundes sendiri bukan milik perorangan.     bahkan ada info dugaan bumdes yang  vakum sudah beberapa tahun tidak ada penyertaan modal lagi, dan terbilang perlu dilakukan pemeriksaan karena tak berjalan maju.     ditambahkannya, dpmd memasuki awal 2024 sudah menyurati pengurus bumdes perihal rapat akhir tahun (rat) pertanggungjawaban keuangan bumdes. dalam surat tersebut sesuai peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa dengan ini disampaikan kepada pengurus bumdes.   1.pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang membuat pelaksanaan rencana kerja bundes. 2. laporan berkala sebagaimana angka (1) diatas meliputi laporan sementara dan laporan tahunan, 3. laporan semesteran paling sedikit memuat: a.laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya, dan b.rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang pengaruhi kegiatan bumdes. 4.laporan tahunan disampaikan dalam musdes setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas, 5. laporan tahunan sebagaimana berbunyi : a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku bersangkutan serta penjelasannya. b laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi konsolidasi dari unit usaha bumdes. c. laporan mengenai keadaan dan jalannya bumdes serta hasil yang dicapai. d. kegiatan utama bundes dan perubahan selama tahun buku. e. rincian masalah yang timbul selama tahun bukuyang mempengaruhi kegiatan bumdes. dan seterusnya. (ndo) 

Tag

• # tak laporkan realisai ke dpmd
• # bermasalah
• # bumdes

Share

• 
• 
• 
• 
•