Bawaslu Proses Laporan, Dugaan Mobilisasi ASN oleh Kadisdikbud

 

Koranradarseluma.net - Terkait dengan beredarnya tangkapan layar atau screenshoot yang diduga pesan WhatsApp dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Seluma, imbauan untuk meramaikan pendaftaran salah satu Pasangan Calon (Paslon), 

Ketua Bawaslu Seluma Gandi Indah Jaya mengatakan bahwa saat ini  Bawaslu Seluma sudah menginstruksikan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kecamatan untuk melakukan penelurusan kebenaran informasi dugaan pelanggaran tersebut dan juga Bawaslu sudah memberikan pencegahan dini dengan menghimbau Bakal Pasangan Calon dan Tim untuk tidak melibatkan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah, Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dan Penyelenggara Pemilu selama proses pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Seluma secara aktif serta tidak menggunakan fasilitas negara.

"Saat ini kami sudah menginstruksikan kepada Panwaslih untuk melakukan pengawasan di lapangan. Untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada Seluma," tegas Gandi.

Sebelumnya Gandi menyampaikan adanya laporan dugaan mobilisasi massa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang melibatkan kepala sekolah dan guru. Untuk mengantarkan salah satu Paslon mendaftar ke KPU Kabupaten Seluma.

Menurutnya, dalam ketentuan yang diatur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Bawaslu Seluma juga sudah mengimbau kepada ASN, TNI/Polri dan aparat desa jangan ikut konvoi saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU," tegas Gandi.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Farzian membenarkan bahwa dirinya memerintahkan seluruh kepala sekolah, guru dan tenaga PPPK untuk ikut meramaikan deklarasi yang dilakukan oleh Erwin Octavian dan Gustianto. Namun Farzian mengatakan bahwa hal itu tidak bertentangan. Karena diluar jam sekolah, kemudian juga hanya meramaikan, namun tidak ikut serta memberikan orasi. 

"Kepala sekolah dan guru setelah selesai jam mengajar maka mereka adalah masyarakat biasa. Sehingga mereka juga berhak untuk mengetahui pasangan calon yang nantinya akan dipilih. Sehingga saya meminta agar kepala sekolah dan guru ikut meramaikan. Namun tidak ikut berorasi," pungkas Farzian.