Palsukan Dukungan, Diancam Pidana 72 Bulan
Verifikasi dukungan paslon Independen--radarseluma.bacakoran.co
Bacoan Jemo Kito - Kordiv PPPS Bawaslu BS, M Hasanudin MAP mengingatkan para kandidat calon independen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Bengkulu tahun 2024. Khususnya bagi Paslon Pemilahan Gubernur (Pilgub) agar tidak bermain-main dengan persyaratan dukungan dari masyarakat.
"Terbukti ada pelanggaran dukungan masyarakat pada Paslon Independen, contohnya seperti pemalsuan dukungan KTP. Maka paslon tersebut akan terancam pidana ditentukan berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota," ujar Hasanudin.
Dikatakan Hasanudin,
mengatakan acaman yang akan dijalani bagi Palon Pilkada yang terbukti curang tidak lah sebentar, yaitu penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
"Selain pelaku dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta,"ucap Hasan.
Hasanudin juga menjelaskan bahwa bukan hanya dijerat UU Pilkada. Para pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 Tahun 2015.
"Terbukti ada paslon Pilkada palsukan dukungan KTP. Maka calon independen terancam dua pasal,”jelas Hasan.
- Tag
- Share
-
-
