Kades Dusun Baru Seluma Rencana Gugat SK Pemberhentian ke PTUN, Ini Tanggapan PH Pemkab Seluma

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Kamis , 13 Jun 2024 - 08:11

PH pemkab Seluma--radarseluma.bacakoran.co

"Jadi perlu diingat bahwa Kades Ibran bisa saja diberhentikan secara definitif apabila ia mengulangi kesalahan hingga memicu keributan kembali ditengah masyarakat," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pasca diterima SK Bupati Seluma tentang pemberhentian sementara. Ibran menyatakan siap menggugat SK tersebut ke PTUN Bengkulu.

Hal ini sampaikan oleh PHnya, Ita Jamil. Karena menurutnya melalui PTUN lah salahsatu jalan yang bisa diambil, untuk mengetahui prosedur administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma sudah sesuai atau tidak. Jika tidak ada perubahan, rencananya gugatan ke PTUN Bengkulu akan didaftarkan pada pertengahan Juni ini atau setelah Hari Raya Idul Adha.

"Ini berkaitan dengan hak dan jabatan seseorang. Jadi gugatan ke PTUN ini dilakukan untuk mengetahui prosedur yang dijalankan dalam proses pemberhentian sementara ini sudah benar atau tidak," terang Ita Jamil.

Diteruskan Ita Jamil, jika memang nantinya hasil dari PTUN menunjukkan bahwa Pemkab Seluma sudah sesuai dengan prosedur, mereka akan menerima dan menghormatinya.

Namun jika ternyata hasil yang didapat malah sebaliknya, mereka akan menuntut hak dari Kades dikembalikan.

"Kita akan hormati jika sesuai. Namun jika terbukti ada prosedur yang tidak sesuai. Artinya ada hak kita yang dilanggar, kita akan menuntut agar hak kades dikembalikan seperti semula," terangnya.

Menurut Ita Jamil, pemberhentian Kades hanya bisa dilakukan jika terdapat 3 hal, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap yang benar benar membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kades. Hal tersebut menurutnya tidak dilanggar oleh kades.

kades dusun baru seluma rencana gugat sk pemberhentian ke ptun, ini tanggapan ph pemkab seluma                             
bacoan jemo kito - terkait dengan rencana gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu oleh ita jamil, selaku penasehat hukum kepala dusun baru, kecamatan ilir talo (nonaktif), ibran. atas surat keputusan (sk) pemberhentian sementara dari bupati seluma, erwin octavian, se.
kuasa hukum dari pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, hartanto, sh mh saat dikonfirmasi mengaku, jika hal tersebut merupakan hal yang wajar. karena sudah hak dari mereka.
"itu hak mereka, jika mereka akan melakukan gugatan," sampainya.
hanya saja hartanto juga mengatakan, jika dilakukannya pemberhentian sementara oleh bupati seluma, karena dalam prosesnya. pemkab seluma sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai.
karena berdasarkan fakta dan data dilapangan yang telah didapat. disimpulkan bahwa ibran telah melanggar larangan dan kewajiban sebagai seorang kepala desa.
"kita sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai. apabila mereka ingin gugat ke ptun masalah karena itu hak mereka dalam rangka menjamin kepastian hukum," terangnya.
dirinya juga menambahkan, bahwa perlu diketahui status dari pemberhentian ibran adalah pemberhentian sementara. artinya besar kemungkinan ibran bisa di angkat kembali menjadi kades dengan beberapa ketentuan. diantaranya tidak mengulangi pelanggaran larangan dan kewajiban.
baca juga:seminggu disemayamkan, makam warga taba seluma dibongkar
baca juga:semakin parah, abrasi di pasar seluma, meluas
namun jika terjadi sebaliknya, maka ibran bisa saja diberhentikan secara definitif atau permanen. pemberhentian permanen bisa saja terjadi jika di desa kembali muncul permasalahan dan konflik baru yang disebabkan oleh ibran itu sendiri.
 
untuk diketahui, jika di dalam sk pemberhentian sementara. ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
 
"jadi perlu diingat bahwa kades ibran bisa saja diberhentikan secara definitif apabila ia mengulangi kesalahan hingga memicu keributan kembali ditengah masyarakat," tegasnya.
 
untuk diketahui, sebelumnya pasca diterima sk bupati seluma tentang pemberhentian sementara. ibran menyatakan siap menggugat sk tersebut ke ptun bengkulu.
 
hal ini sampaikan oleh phnya, ita jamil. karena menurutnya melalui ptun lah salahsatu jalan yang bisa diambil, untuk mengetahui prosedur administrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma sudah sesuai atau tidak. jika tidak ada perubahan, rencananya gugatan ke ptun bengkulu akan didaftarkan pada pertengahan juni ini atau setelah hari raya idul adha.
 
"ini berkaitan dengan hak dan jabatan seseorang. jadi gugatan ke ptun ini dilakukan untuk mengetahui prosedur yang dijalankan dalam proses pemberhentian sementara ini sudah benar atau tidak," terang ita jamil.
 
diteruskan ita jamil, jika memang nantinya hasil dari ptun menunjukkan bahwa pemkab seluma sudah sesuai dengan prosedur, mereka akan menerima dan menghormatinya. 
namun jika ternyata hasil yang didapat malah sebaliknya, mereka akan menuntut hak dari kades dikembalikan.
 
"kita akan hormati jika sesuai. namun jika terbukti ada prosedur yang tidak sesuai. artinya ada hak kita yang dilanggar, kita akan menuntut agar hak kades dikembalikan seperti semula," terangnya.
 
menurut ita jamil, pemberhentian kades hanya bisa dilakukan jika terdapat 3 hal, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap yang benar benar membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kades. hal tersebut menurutnya tidak dilanggar oleh kades.
 
dilanjutkannya, justru saat ini polisi sedang mengusut laporan dari kades terkait kasus penyegelan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo dan dari koordinasi yang dilakukannya, saat ini proses tersebut masih berlanjut dan sudah ada penetapan 7 tersangka. artinya yang membuat kerusuhan bukanlah kades, namun adanya oknum lain.
 
"penetapan tersangka sudah dilakukan. artinya yang membuat rusuh itu bukan kades, melainkan oknum yang menjadi otak penyegelan. artinya hal ini juga perlu kita luruskan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan