BPK dan Akuntan Publik, Turut Dihadirkan Dalam Sidang Lanjutan Tiga Terdakwa di Setwan Seluma

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Sabtu , 04 May 2024 - 06:35

Sidang lanjutan terdakwa--radarseluma.bacakoran.co

"Tadi katanya semuanya telah tuntas, terkait temuan LHP BPK tahun 2021. Jadi pak Sekwan, pada Senin (6/5) mendatang. Tolong serahkan ke saya catatannya. Bawa yang asli dan fotokopiannya," tambah Majelis Hakim.

Sementara itu, salah satu JPU Kejaksaan Negeri Seluma, Erik pada saat persidangan menyanggupi atas permintaan Ketua Majelis Hakim. Untuk menghadirkan pihak BPK RI Perwakilan Bengkulu dan Akuntan publik yang menghitung KN perkara dugaan korupsi belanja operasional DPRD Seluma tahun 2021.

"Siap yang mulia. Akan tetapi saya minta waktu setidaknya dua minggu untuk menghadirkan. Karena kami belum mengetahui jadwal mereka," ujar Erik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani. Yang juga menyanggupi atas permintaan Ketua Majelis Hakim, untuk menyerahkan catatan buktikan pelunasan temuan LHP BPK RI tahun 2021.

bpk dan akuntan publik, turut dihadirkan dalam sidang lanjutan tiga terdakwa di setwan seluma                             
bacoan jemo kito - dalam sidang terhadap ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pada belanja operasional sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021.
yakni, m husni selaku mantan plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten seluma 2021. rahmad efendi selaku mantan bendahara dprd seluma. serta salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma.
majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a yang memimpin sidang. yakni agus salim, sh mh, meminta kepada jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma, untuk dapat menghadiri badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan bengkulu dan akuntan publik untuk dapat dihadirkan sebagai saksi pada agenda persidangan selanjutnya.
"kepada jpu, untuk agenda sidang berikutnya. saya minta hadirkan pihak bkp dan akuntan publik yang menghitung kerugian negara (kn) atas perkara ini sebagai saksi," sampai agus pada saat persidangan.
baca juga:rsud tais viral lagi, kali ini gara-gara tidak ada air di wc
baca juga: jadi pusat kegiatan, kondisi twk memperihatinkan! plafon ambruk sampai kini terbengkalai
dimana, permintaan majelis hakim kepada jpu kejaksaan negeri seluma untuk dapat menghadirkan saksi dari bpk dan akuntan publik tersebut. untuk dapat mengetahui metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan di perkara dugaan korupsi belanja operasional di dprd kabupaten seluma tahun 2021.
 
majelis hakim pengadilan negeri tipidkor bengkulu nantinya, akan banyak pertanyaan yang akan diberikan oleh pihak bpk dan akuntan publik yang menghitung kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi belanja operasional di dprd kabupaten seluma. hingga muncul angka kerugian negara sebesar rp 1,5 miliar.
 
"sebelum kami membacakan putusan dengan agenda pembacaan putusan. hadirkan terlebih dahulu saksi ini," tegas agus.
 
tak hanya itu saja, ketua hakim pengadilan negeri tipidkor bengkulu yang memimpin sidang juga meminta. kepada sekretaris dewan (sekwan) dprd kabupaten seluma, deddy ramdhani. untuk dapat menyerahkan bukti pengembalian temuan lhp bpk ri perwakilan bengkulu tahun 2021. untuk memastikan pengembalian temuan di lhp bpk tersebut benar dan telah tuntas dilakukan pengembalian.
 
"tadi katanya semuanya telah tuntas, terkait temuan lhp bpk tahun 2021. jadi pak sekwan, pada senin (6/5) mendatang. tolong serahkan ke saya catatannya. bawa yang asli dan fotokopiannya," tambah majelis hakim.
 
sementara itu, salah satu jpu kejaksaan negeri seluma, erik pada saat persidangan menyanggupi atas permintaan ketua majelis hakim. untuk menghadirkan pihak bpk ri perwakilan bengkulu dan akuntan publik yang menghitung kn perkara dugaan korupsi belanja operasional dprd seluma tahun 2021.
 
"siap yang mulia. akan tetapi saya minta waktu setidaknya dua minggu untuk menghadirkan. karena kami belum mengetahui jadwal mereka," ujar erik.
 
hal yang sama juga diungkapkan oleh sekwan dprd kabupaten seluma, deddy ramdhani. yang juga menyanggupi atas permintaan ketua majelis hakim, untuk menyerahkan catatan buktikan pelunasan temuan lhp bpk ri tahun 2021.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan