Baru Tercapai 40 Persen, ATR/BPN Klaim PTSL Tuntas Oktober Mendatang

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Selasa , 26 Mar 2024 - 08:46

Kepala ATR/BPN Kabupaten Seluma, Mursidno, SSiT MH C Med--radarseluma.bacakoran.co

baru tercapai 40 persen, atr/bpn klaim ptsl tuntas oktober mendatang                             
bacoan jemo kito - dari total 1500 bidang tanah di 25 desa di kabupaten seluma yang tahun 2024 ini ditargetkan terdaftar dan disertifikatkan oleh kantor pertanahan (kantah) atr/bpn kabupaten seluma.
pada saat ini tercatat telah mencapai 40 persen, atau sekitar 600 persil bidang tanah yang mulai diproses oleh panitia program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).
seperti yang disiapkan oleh kepala atr/bpn kabupaten seluma, mursidno, ssit mh c med saat dikonfirmasi mengatakan, jika sejak dibentuknya panitia program ptsl pada pertengahan bulan februari yang lalu.
dari total sebanyak 1500 persil yang terdapat di 25 desa yang berada di kabupaten seluma. saat ini telah mencapai progres 40 persen atau sekitar 600 persil.
"saat ini sudah jalan, sesuai dengan komitmen kita. kita targetkan 1500, kita sudah dapat 600 an," sampainya.
baca juga:oknum kabid dispribdagkop seluma mangkir panggilan penyidik, polisi layangkan panggilan ke dua 
baca juga:pemkab seluma akan upayakan jembatan simpang dibangun tahun ini
mursidno juga menegaskan, jika pihaknya (bpn) kabupaten seluma telah menargetkan. pada bulan oktober mendatang, seluruh capaian 1500 persil yang ditargetkan akan tercapai. sebelum akhir tahun 2024 ini.
 
"mudah-mudahan tahun ini, target di bulan oktober sudah selesai," tegasnya.
 
diketahui, jika program ptsl yang kembali diselenggarakan oleh kantor atr/bpn kabupaten seluma ini. memang menjadi salah satu program yang diharapkan oleh para petani yang berada di wilayah kabupaten seluma.
 
untuk diketahui, untuk kisaran biayanya pembuatan sertifikat program ptsl berada di kisaran rp 200 ribu. hal tersebut lantaran sudah diatur dalam surat keputusan bersama (skb) 3 kementerian. yakni, kementerian atr/bpn, kementerian dalam negeri dan kementerian desa. serta peraturan bupati (perbup) nomor 22 tahun 2018.
 
dimana, dalam putusan tersebut mengatur maksimal pembiayaan yang boleh dikutip oleh aparatur desa untuk pengurusan administrasi ptsl. para masyarakat tidak perlu takut dengan adanya pungli. hal tersebut lantaran skb ini menjadi dasar sebagai patokan maksimal pungutan biaya selama pengurusan pendaftaran tanah sistematis.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 27 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan