Baru 11 Desa Cair DD Tahap Pertama

 

Bacoan Jemo Kito - Hingga kemarin, dari 182 desa di Seluma yang akan mendapatkan dana desa (DD) Baru 11 desa yang sudah mencairkan. Sedangkan selebihnya belum menyampaikan usulan, sedang dalam proses pengajuan, dan lainnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto mengatakan bahwa untuk seluruh desa saat ini sudah bisa mengusulkan pencairan DD tahap pertama.

Sehingga desa yang sudah lengkap syaratnya bisa langsung mengajukan pencairan ke  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). "Baru 11 desa yang sudah cair DD tahap pertama. Ya termasuk di dalamnya itu BLT dan juga ketahanan pangan," kata Manto, kemarin.

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan.

BACA JUGA:PRD Belum Dibahas DPRD, Bayar Pajak Ditunda Dulu

BACA JUGA:Rp21 miliar Untuk THR ASN, Anggota DPRD, Bupati, dan Wabup

Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang.

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, setelah usulan disampaikan ke BKD Seluma. Maka BKD Seluma akan meneruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk selanjutnya diproses pencairannya. 

Sementara itu DD di Kabupaten Seluma untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 501.960.000. Pada tahun 2023 lalu pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp 147.272.847.000. Sedangkan tahun ini turun menjadi Rp 146.770.887.000. 

Besaran DD tergantung kebijakan pemerintah pusat.