Raperda RTRW Seluma Disahkan, Fraksi Pan dan Gerindra Menolak

Reporter: Eldo Fernando |

Editor: Erlin Marfiansya |

Sabtu , 21 Jun 2025 - 06:48

Pembahasan raperda -doc. Radar Seluma-radarseluma.bacakoran.co

Senada dengan Hendri, Zetman dari Fraksi Gerindra juga menyatakan penolakannya. Ia menilai Raperda RTRW terkesan dipaksakan, padahal memerlukan kajian lingkungan yang komprehensif.

“Menurut saya, Raperda RTRW ini belum layak disahkan karena tidak disertai kajian mendalam. Saat ini isu lingkungan sangat sensitif. Jangan sampai ini jadi celah bagi oknum pengusaha untuk merusak lingkungan,” tegas Zetman.

Ia bahkan menyinggung adanya dugaan kegiatan tambang ilegal yang sudah berjalan di kawasan yang belum ditetapkan dalam RTRW.

“Ada laporan dari masyarakat soal galian C yang aktif di wilayah yang belum memiliki peruntukan resmi. Lucu jadinya, lahannya sudah dieksploitasi, baru kemudian RTRW-nya mau disahkan. Ini seperti melegitimasi pelanggaran yang sudah terjadi,” jelasnya.

Kendati demikian, baik Hendri maupun Zetman menekankan bahwa pernyataan mereka masih bersifat pribadi dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum fraksi pekan depan sebelum keputusan resmi diambil dalam rapat paripurna DPRD Seluma.

raperda rtrw seluma disahkan, fraksi pan dan gerindra menolak                            koranradarseluma.net – fraksi partai amanat nasional (pan) dan fraksi partai gerindra dprd kabupaten seluma menyatakan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw). penolakan ini disampaikan menjelang rapat paripurna agenda pandangan akhir fraksi yang dijadwalkan senin, (23/06).
 
dalam rapat sebelumnya, hanya satu dari lima raperda yang disepakati untuk ditingkatkan menjadi perda, yaitu raperda rtrw. hal ini memunculkan tanda tanya dari sejumlah anggota dewan.
 
“dari lima raperda ini, hanya satu yang dilanjutkan menjadi perda yaitu raperda rtrw. secara tegas saya sampaikan penolakan” kata zetman, politisi gerindra.
 
menanggapi hal tersebut, ketua komisi i dprd seluma sekaligus ketua fraksi pan, hendri satrio, menyampaikan keberatannya terhadap pemilihan raperda rtrw sebagai satu-satunya yang dibawa ke paripurna. ia merasa ada kejanggalan karena raperda lain yang lebih menyentuh aspek sosial, seperti raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, justru tidak dilanjutkan.
 
“kami di komisi i membahas dua raperda, salah satunya raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. raperda ini sangat penting untuk melindungi hak-hak saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan bantuan sosial,” ujar hendri.
 
ia menyayangkan keputusan tersebut dan menilai ada keberpihakan terhadap kepentingan bisnis daripada kepentingan kelompok rentan.
 
“secara pribadi saya kecewa. negara seharusnya hadir untuk melindungi kelompok disabilitas. tapi yang terjadi, malah raperda yang berkaitan dengan bisnis yang diprioritaskan untuk disahkan,” imbuhnya.
 
senada dengan hendri, zetman dari fraksi gerindra juga menyatakan penolakannya. ia menilai raperda rtrw terkesan dipaksakan, padahal memerlukan kajian lingkungan yang komprehensif.
 
“menurut saya, raperda rtrw ini belum layak disahkan karena tidak disertai kajian mendalam. saat ini isu lingkungan sangat sensitif. jangan sampai ini jadi celah bagi oknum pengusaha untuk merusak lingkungan,” tegas zetman.
 
ia bahkan menyinggung adanya dugaan kegiatan tambang ilegal yang sudah berjalan di kawasan yang belum ditetapkan dalam rtrw.
 
“ada laporan dari masyarakat soal galian c yang aktif di wilayah yang belum memiliki peruntukan resmi. lucu jadinya, lahannya sudah dieksploitasi, baru kemudian rtrw-nya mau disahkan. ini seperti melegitimasi pelanggaran yang sudah terjadi,” jelasnya.
 
kendati demikian, baik hendri maupun zetman menekankan bahwa pernyataan mereka masih bersifat pribadi dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum fraksi pekan depan sebelum keputusan resmi diambil dalam rapat paripurna dprd seluma.