SK Dibawah 2 Tahun, Tak Diperpanjang, Puluhan Honorer Satpol PP dan Damkar Ngadu ke DPRD Seluma

Koranradarseluma.net - Puluhan honorer  Satpol PP dan Damkar datangi Kantor DPRD Seluma, Kedatangan tersebut untuk mengaduh kepada DPRD Seluma selaku wakil rakyat mengenai status mereka yang saat ini belum ada kejelasan, bahkan di bulan maret 2025 puluhan anggota Satpol PP dan Damkar belum menerima gaji dan belum perpanjang kontrak kerja.

Salah Satu Anggota Pol-PP Harleni Selaku pembicara mengatakan, bawa saat ini puluhan anggota  Pol-PP dan Damkar yang SK kerja yang diterbitkan di bawah 2 tahun, SK nya tidak diperpanjang lagi.

"Sekarang kami tidak memiliki SK, kami cuman ada SK di bulan Januari dan Februari, sedangkan yang lain sudah ada semua SK nya, SK kami tidak lagi terbitkan dengan alasan Kami belum sampai dua tahun kerja, " Sampainya, Senin (21/4).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Saat Apel  beberapa bulan yang lalu, Sambung Herlina,  honorer Pol-PP mengalami penurunan gaji yang semulanya hanya Rp 750.000,- itu turun menjadi Rp 400.000,- dan itu sudah di anggarkan mulai Januari sampai Desember 2025.

"Sewaktu apel, pak Kasat sendiri pernah ngomong, gaji yang semula hanya Rp 750.000,- itu turun menjadi Rp 400.000,- dan itu sudah di anggarkan mulai Januari sampai Desember 2025, tapi setelah lebaran 2025 itu berubah lagi, berubah dari yang honorer yang SK di bawah dua tahun gajinya di stop," Sambungnya.

Saat ini puluhan honorer Pol-PP meminta DPRD Seluma sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat untuk menyampaikan hal ini kepada Satpol PP Seluma, untuk memberikan gaji honorer pada bulan Maret 2025 serta memperpanjang SK kerja.

"Jadi kami ke sini untuk minta tolong untuk keluarkan gaji kami, yang ke dua keluarkan SK kami, kami mau masi ingin kerja seperti biasa, apa bedanya kami dengan yang lain " sampainya.

Terpisah, zetman anggota DPRD Kabupaten Seluma meminta kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kejelasan terkait hal ini, jangan menambah angka pengangguran. Dasar pemecatan secara tidak langsung honorer satpol dan Damkar haruslah dilandasi dengan regulasi yang saat ini berlaku, Perda, perbup haruslah jelas.

"Pemerintah daerah harus jelas menanggapi honorer ini, Jangan menambah angka pengangguran, regulasi harus jelas, " Jelasnya.

Pasrul Hamidi anggota DPRD Seluma turut mengatakan, berkenan dengan nasib honorer di Kabupaten Seluma terkhususnya honorer Pol-PP dan Damkar, pemerintah harus lah bersikap bijaksana, serta mematuhi aturan perda, perbub yang saat ini berlaku.

"Berkenaan dengan gaji, SK, ataukah ada aturan yang mengikat dengan adanya kepala Daerah yang baru ini, apa ada kaitannya dengan kondisi keuangan Daerah saat ini, nanti kita panggil lagi,Dinas terkait juga kita panggil, " tutupnya.