OTT Oku, Soal Fee Proyek Pokir DPRD, Skandal Mafia APBD Terungkap

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Erlin Marfiansya |

Senin , 17 Mar 2025 - 04:52

OTT di OKU oleh KPK, 6 Ditetapkan Tsk--Koranradarseluma.net

ott oku, soal fee proyek pokir dprd, skandal mafia apbd terungkap                            koranradarseluma.net - komisi pemberantasan korupsi (kpk) akhirnya mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2024-2025 di kabupaten ogan komering ulu (oku). sebanyak enam orang tersangka telah ditetapkan dan akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan.
kasus ini bermula dari pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025, di mana sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) oku diduga meminta jatah pokok-pokok pikiran (pokir) yang kemudian dikonversi menjadi proyek fisik yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) oku.
ketua kpk, setyo budiyanto, dalam konferensi pers di jakarta pada minggu (16/3), mengungkap bahwa nilai awal proyek yang disepakati mencapai rp 40 miliar, namun dikurangi menjadi rp 35 miliar karena keterbatasan anggaran. meski demikian, komitmen fee sebesar 20 persen atau rp 7 miliar tetap disepakati. sebagaimana dilansir dari harianbanyuasin.co
pasca kesepakatan tersebut, anggaran dinas pupr oku mengalami lonjakan drastis dari rp 48 miliar menjadi rp 96 miliar, yang diduga berkaitan dengan kompromi politik terkait jatah proyek bagi anggota dprd.
kepala dinas pupr oku, nov, diduga menawarkan sembilan proyek kepada kontraktor mnz dan ass, dengan kesepakatan komitmen fee 22 persen. dari jumlah tersebut, 2 persen dialokasikan untuk dinas pupr, sementara 20 persen menjadi bagian dprd.
berikut adalah rincian sembilan proyek yang menjadi bagian dari skandal ini:
rehabilitasi rumah dinas bupati oku – rp 8,3 miliar
 
rehabilitasi rumah dinas wakil bupati oku – rp 2,4 miliar
 
pembangunan kantor dinas pupr oku – rp 98 miliar
 
pembangunan jembatan desa tuna makmur – rp 983 juta
 
peningkatan jalan poros desa tanjung manggus-bandar agung – rp 4,9 miliar
 
peningkatan jalan desa pamai makmur-guna makmur – rp 4,9 miliar
 
peningkatan jalan unit 16 kedaton timur – rp 4,9 miliar
 
peningkatan jalan letnan muda – rp 4,8 miliar
 
peningkatan jalan desa makarti utama – rp 3,9 miliar
 
sejumlah anggota dprd, yang diwakili fj, fmr, dan uh, menagih komitmen fee kepada nov menjelang hari raya idul fitri. uang muka proyek pun mulai dicairkan melalui bank daerah pada 11-12 maret 2025.
pada 13 maret 2025, mnz menyerahkan uang rp 2,2 miliar kepada nov sebagai bagian dari fee proyek. uang ini kemudian dititipkan kepada seorang pegawai dinas perumahan dan permukiman (perkim) oku. sementara itu, ass juga menyerahkan dana rp 1,5 miliar kepada nov.
puncaknya terjadi pada 16 maret 2025, saat tim kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) di rumah nov. dalam penggeledahan, ditemukan uang tunai rp 2,6 miliar yang diduga berasal dari komitmen fee proyek.
secara simultan, kpk juga mengamankan mnz, ass, fmr, uh, serta beberapa pihak lainnya di lokasi berbeda. barang bukti lain yang disita meliputi:
satu unit mobil toyota fortuner berpelat nomor 1851 id
dokumen terkait proyek
berbagai alat komunikasi elektronik
dugaan semakin menguat setelah terungkap bahwa sebagian dari fee proyek rp 1,5 miliar yang diberikan ass kepada nov digunakan untuk membeli mobil fortuner. kpk terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal ini, termasuk kemungkinan adanya korupsi terstruktur yang melibatkan pejabat daerah lainnya. “dengan temuan ini, kami berharap dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang,” tegas setyo budiyanto. kasus ini menjadi tamparan keras bagi transparansi pengelolaan apbd di daerah. masyarakat pun menanti langkah tegas kpk dalam menuntaskan skandal yang mengguncang kabupaten oku ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan