Jenis-Jenis Pungli, Dampak dan Cara Mengatasinya

Reporter: tri suparman |

Editor: tri suparman |

Kamis , 27 Feb 2025 - 11:55

Pungli--

1. Penguatan hukum: Pemerintah harus menindak tegas pelaku pungli dengan sanksi yang berat.

2. Transparansi layanan publik: Memanfaatkan teknologi untuk membuat pelayanan lebih terbuka dan akuntabel, seperti e-KTP dan pembayaran nontunai.

3. Pengawasan ketat: Membentuk tim saber pungli untuk menangani praktik ini di berbagai sektor.

4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Memberikan edukasi tentang bahaya pungli dan bagaimana melaporkannya jika menemukan praktik tersebut.

Pungli adalah bentuk korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Jenis-jenis pungli bisa ditemukan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha. Untuk memberantasnya, diperlukan komitmen dari pemerintah, pengawasan ketat. Serta kesadaran masyarakat agar tidak membiarkan praktik ini terus berlangsung.(ctr)

jenis-jenis pungli, dampak dan cara mengatasinya                            koranradarseluma.net - pungutan liar atau pungli adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara memungut sejumlah uang atau barang dari masyarakat secara tidak sah. biasanya, pungli terjadi dalam pelayanan publik atau birokrasi di mana pihak yang berwenang meminta imbalan yang seharusnya tidak ada dalam aturan resmi.
 
pungli menjadi masalah serius karena merugikan masyarakat, menghambat transparansi dan mencoreng integritas lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. untuk memahami lebih dalam, berikut adalah beberapa jenis pungli yang sering terjadi di berbagai sektor.
 
1. pungli dalam pelayanan publik
 
pungutan liar sering terjadi dalam pelayanan publik, seperti pengurusan kartu tanda penduduk (ktp), surat izin mengemudi (sim), paspor dan sertifikat tanah. oknum petugas bisa meminta uang tambahan di luar ketentuan resmi dengan alasan mempercepat proses.
 
2. pungli di sektor pendidikan
 
di dunia pendidikan, pungli bisa berupa pungutan biaya yang tidak resmi di sekolah atau kampus, seperti:
- biaya tambahan untuk penerimaan siswa baru.
- iuran yang tidak jelas peruntukannya.
- biaya ujian atau kelulusan yang tidak sesuai aturan.
hal ini membuat pendidikan menjadi lebih mahal dan memberatkan masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu.
 
3. pungli di kepolisian dan hukum
 
beberapa bentuk pungli yang terjadi di sektor ini meliputi:
- 'uang damai' dalam tilang lalu lintas
- suap untuk mempercepat proses hukum.
- biaya tambahan dalam pengurusan laporan polisi.
praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
 
4. pungli di sektor kesehatan
 
di dunia kesehatan, pungli bisa berbentuk:
- biaya tambahan dalam pelayanan rumah sakit atau puskesmas.
- permintaan uang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya gratis.
- suap dalam pengurusan bpjs atau layanan kesehatan lainnya.
hal ini menyebabkan akses layanan kesehatan menjadi tidak merata dan diskriminatif.
 
5. pungli dalam dunia usaha dan perizinan
 
pungli juga terjadi dalam proses perizinan usaha, seperti izin mendirikan bangunan (imb), izin usaha dan sebagainya. oknum tertentu mungkin meminta 'uang pelicin' agar proses berjalan lebih cepat. hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil yang tidak mampu memberikan suap.
 
6. pungli di lembaga pemasyarakatan
 
di dalam lembaga pemasyarakatan, pungli bisa terjadi dalam bentuk pungutan terhadap narapidana untuk mendapatkan fasilitas tertentu. seperti kamar yang lebih layak, izin keluar masuk, atau kemudahan dalam mendapatkan remisi.
 
7. pungli dalam rekrutmen kerja
 
dalam proses penerimaan pegawai, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, pungli bisa terjadi melalui 'uang pelicin' agar seseorang bisa diterima dalam suatu pekerjaan, meskipun tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
 
adapun pungli memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat dan negara, antara lain:
 
1. meningkatkan biaya hidup.
masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya gratis atau berbiaya wajar.
 
2. menurunkan kepercayaan publik. pungli merusak citra instansi pemerintahan dan lembaga lain, menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya pada birokrasi.
 
3. menyebabkan ketidakadilan
orang yang mampu memberikan suap bisa mendapatkan perlakuan khusus, sementara mereka yang tidak mampu akan tertinggal.
 
4. menghambat pembangunan ekonomi.
investor dan pelaku usaha enggan berinvestasi jika birokrasi dipenuhi pungli.
 
untuk memberantas pungli, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:
 
1. penguatan hukum: pemerintah harus menindak tegas pelaku pungli dengan sanksi yang berat.
 
2. transparansi layanan publik: memanfaatkan teknologi untuk membuat pelayanan lebih terbuka dan akuntabel, seperti e-ktp dan pembayaran nontunai.
 
3. pengawasan ketat: membentuk tim saber pungli untuk menangani praktik ini di berbagai sektor.
 
4. pendidikan dan kesadaran masyarakat: memberikan edukasi tentang bahaya pungli dan bagaimana melaporkannya jika menemukan praktik tersebut.
 
pungli adalah bentuk korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. jenis-jenis pungli bisa ditemukan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha. untuk memberantasnya, diperlukan komitmen dari pemerintah, pengawasan ketat. serta kesadaran masyarakat agar tidak membiarkan praktik ini terus berlangsung.(ctr)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 5 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan