Jaksa Tunggu Pengembalian KN Rp 600 Juta, Kasus Sekretariat DPRD Seluma Tahun 2021

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Kamis , 15 Feb 2024 - 17:55

Kasi pidsus Kejaksaan Negeri Seluma--radarseluma.bacakoran.co

jaksa tunggu pengembalian kn rp 600 juta, kasus sekretariat dprd seluma tahun 2021                             
bacoan jemo kito - walaupun kasus dugaan korupsi pada belanja operasional di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021 hingga saat ini masih berlanjut dan telah naik ke tahap ii. 
namun, kejaksaan negeri seluma masih memberikan waktu untuk ketiga tersangka untuk melalukan pengembalian sisa kerugian negara (kn) yang tinggal menyisakan sebesar rp 600 juta.
 
seperti yang dikatakan okeh kajari seluma, wuriadhi paramitha, sh mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), ahmad ghufroni, sh mh. 
ia mengatakan, terkait dengan sisa kn tersebut didapat dari hasil hitung rekapan sementara yang telah masuk dari inspektorat kabupaten seluma. 
dari total kn sebesar rp 1,5 miliar berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik (kap). 
dimana pada saat ini baru sekitar rp 900 juta yang sudah masuk kas daerah (kasda). sedangkan rp 600 juta yang belum dikembalikan.
baca juga:berikut tiga permasalahan pada pemilu 2024 di seluma, bawaslu dan kpu masih menunggu from a
baca juga:25.323 warga seluma golput dalam pilpres
"untuk total kn yang belum dikembalikan sekitar rp 600 juta. saat ini proses pengembaliannya masih akan kita tunggu," sampainya.
 
dengan adanya upaya pengembalian kn. kejaksaan negeri seluma menyambut baik adanya itikad dari para terdakwa. 
pengembalian ini masih akan ditunggu hingga sebelum penuntutan. 
dengan adanya pengembalian kn, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim pada saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.
 
"pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa. hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum masa penuntutan," ujarnya.
 
dalam proses kasus tersebut diketahui pada senin (12/2) yang lalu. penyidik kejaksaan seluma telah melakukan pelimpahan ketiga tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum (jpu) secara simbolis. 
dalam proses pelimpahan dihadiri langsung oleh penasehat hukum (ph) tersangka. dengan adanya hal ini, maka perkara naik ke tahap ii lantaran berkas sudah dinyatakan lengkap oleh jpu kejaksaan negeri seluma. dan saat ini ketiga tersangka masih dititip di rutan mapolres seluma.
 
"saat ini berkas sudah kita serahkan kepada jpu. penyerahan tersebut juga dihadiri oleh ph dari tersangka," tegasnya.
 
selanjutnya pihak jpu kejaksaan negeri seluma akan segera melakukan penyusunan dakwaan. jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat. tepatnya dalam kurun waktu 15 hari kedepan, jpu akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri (pn) tipikor kelas ia bengkulu untuk segera di adili.
 
"sekitar 2 minggu berkas diteliti oleh jpu, sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke pn tipikor kelas i a bengkulu," tambahnya.
 
dimana sebelumnya, kejaksaan negeri seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggungjawab atas kn yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin. yakni pada anggaran setwan kabupaten seluma tahun anggaran 2021 yang lalu. 
penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan kabupaten seluma.
 
ketiga tersangka tersebut yakni, mantan plt sekretaris dprd (sekwan) seluma 2021 berinisialkan mh. mantan bendahara dprd kabupaten seluma, re. serta mantan pptk dprd kabupaten seluma, sa.
 
dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin. saat ini ketiga tersangka masih dititipkan di rumah tahanan (rutan) polres seluma untuk ditahan, sementara menunggu pengembangan kasus dilakukan.
 
"untuk hasil audit kn nantinya akan disertakan sebagai bukti tambahan dalam persidangan," pungkasnya.
 
dimana ketiga tersangka yang diamankan diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada kesatu primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.
pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.  dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 17 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan