Dugaan Penyelewengan Anggaran Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar, Penyidik Bakal Uji Materil SPJ

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Selasa , 13 Feb 2024 - 09:03

Penyidik lanjutkan pemeriksaan kasus stunting--radarseluma.bacakoran.co

Kasat Reskrim juga membeberkan, jika sebagaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang menerima dan telah merealisasikan dana Insentif Fiskal Stunting. Sehingga pihaknya juga akan memastikan, apakah dana yang diterima tersebut sesuai dengan yang direalisasikan.

"Rangkaian prosesnya masih panjang, karena kita akan pastikan semua. Termasuk OPD yang menerima dana ini, alokasi dan realisasinya semua akan kita pastikan tepat atau tidak," tegasnya.

Kasat juga mengatakan, jika pihaknya juga akan melakukan uji materiil.

Terhadap SPJ masing-masing OPD yang telah merealisasikannya dana Isentif fiskal stunting ini. Karena sekecil apapun anggarannya pertanggungjawabannya harus jelas dan tepat.

Dari pemeriksaan beberapa OPD, memang ada anggaran insentif Fiskal Stunting yang dititipkan ke beberapa OPD. Seperti di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Seluma dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma.

"Kita dalami dulu, belum kita simpulkan. Untuk beberapa OPD sudah kita lakukan klarifikasi. Untuk SPJ kita akan lakukan uji materiil nantinya," pungkasnya.

Untuk diketahui diusutnya dana isentif fiskal stunting Pemkab Seluma tahun 2023 ini karena diduga banyak tak tepat sasaran, direalisasikan bukan untuk penanganan stunting. Selain itu kuat dugaan dana isentif fiskal stunting sebesar Rp 5,7 Miliar di selewengkan, karena alokasi ke OPD penerima tanpa ada rapat bersama. OPD penerima hanya masuk dalam list penerima, tapi uangnya tidak diterima oleh OPD yang bersangkutan. OPD hanya diminta menyiapkan SPJ sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan.(ctr)

dugaan penyelewengan anggaran fiskal stunting rp 5,7 miliar, penyidik bakal uji materil spj                             
 
bacoan jemo kito - pengusutan kasus dugaan fiktif dan penyelewengan dalam anggaran dana insentif fiskal stunting yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma sebesar rp 5,7 miliar tahun 2023 masih terus bergulir.
kali ini penyidik unit tindak pidana korupsi (tipidkor) sat reskrim polres seluma. 
merencanakan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten, sumiati, se mm. 
dalam rangka pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) didalam pengusutan dugaan penyelewengan dan insentif fiskal stunting yang diterima pemkab seluma.
"untuk pak sekda sudah kita mintai klarifikasi, untuk terkait perencanaannya beliau belum tahu. tetapi yang tahu bkd, nanti kita jadwalkan untuk mengundang bkd," sampai kapolres seluma, akbp arif eko prastyo, sik mh melalui kasat reskrim, akp dwi wardoyo, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
dikatakan dwi, dalam pengusutan kasus tersebut. 
sampai saat ini, penyidik unit tipidkor sat reskrim polres seluma masih melakukan klarifikasi terhadap para pihak sebagai tahap proses penyelidikan. 
baca juga:mantan bupati seluma ajak masyarakat kawal aph usut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana stunting rp 5,7 mil
baca juga:puskaki sebut, dugaan penyelewengan insentif fiskal stunting terencana dan terstruktur
dari rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan didapati informasi bahwa bkd yang melakukan perencanaan alokasi dan realisasi dana insentif fiskal stunting ini. 
sehingga untuk memastikan akan dilakukan klarifikasi ke pihak bkd.
 
kasat reskrim juga membeberkan, jika sebagaian organisasi perangkat daerah (opd) memang menerima dan telah merealisasikan dana insentif fiskal stunting. sehingga pihaknya juga akan memastikan, apakah dana yang diterima tersebut sesuai dengan yang direalisasikan.
 
"rangkaian prosesnya masih panjang, karena kita akan pastikan semua. termasuk opd yang menerima dana ini, alokasi dan realisasinya semua akan kita pastikan tepat atau tidak," tegasnya.
 
kasat juga mengatakan, jika pihaknya juga akan melakukan uji materiil. 
terhadap spj masing-masing opd yang telah merealisasikannya dana isentif fiskal stunting ini. karena sekecil apapun anggarannya pertanggungjawabannya harus jelas dan tepat.
 
dari pemeriksaan beberapa opd, memang ada anggaran insentif fiskal stunting yang dititipkan ke beberapa opd. seperti di dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah (rsud) tais, dinas perumahan, pemukiman dan perhubungan (perkimhub) kabupaten seluma dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten seluma.
 
"kita dalami dulu, belum kita simpulkan. untuk beberapa opd sudah kita lakukan klarifikasi. untuk spj kita akan lakukan uji materiil nantinya," pungkasnya.
 
untuk diketahui diusutnya dana isentif fiskal stunting pemkab seluma tahun 2023 ini karena diduga banyak tak tepat sasaran, direalisasikan bukan untuk penanganan stunting. selain itu kuat dugaan dana isentif fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar di selewengkan, karena alokasi ke opd penerima tanpa ada rapat bersama. opd penerima hanya masuk dalam list penerima, tapi uangnya tidak diterima oleh opd yang bersangkutan. opd hanya diminta menyiapkan spj sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan.(ctr)