Koranradarseluma.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma komisi III, kemarin (31/1) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma. Rapat dipimpin oleh Yupan Ahyadi anggota Komisi III dari fraksi PAN serta diikuti oleh anggota. Hadir langsung dalam RDP ini Kepala BKD Seluma Sumiati, SE, MM serta Sekjen dan jajaran. RDP ini perlu dilakukan mengingat kondisi keuangan dan juga terjadi gagal bayar pada tahun 2024 lalu.
"Hari ini (kemarin) kita menggelar RDP dengan BKD. Ada beberapa point hasil RDP yang pertama soal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar sesegera mungkin dibayar. Karena ini menyangkut orang banyak. Informasi dari BKD sore ini sudah direviu oleh Apip. Kita berharap segera dibayar," kata Yupan Ahyadi, kemarin (31/1).
Yupan menyampaikan DPRD Seluma juga sudah memastikan bahwa dana untuk pembayaran Jamkesda ini tersedia sehingga tidak ada kendala lagi. "Untuk dana sudah kita pastikan tersedia. Kita minta segera dibayarkan. Karena ini sudah banyak keluhan dari masyarakat," jelasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Jamkesda untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Seluma mengalami gagal bayar. Sekitar Rp2,5 miliar lagi yang belum dibayar. Hal ini sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Seluma lantaran tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Selain itu, DPRD Seluma meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap UP. Karena menurut DPRD UP ini masih terlalu kecil. "Kita minta dilakukan peninjauan terhadap SK. UP ini kita anggap terlalu kecil karena di Sekretariat DPRD saja UP hanya Rp250 juta dan di Dinas PU hanya Rp90 juta saja. Kita berharap ini bisa ditinjau dan dilakukan pembenahan," sambungnya.
Sementara itu, untuk DBH BKD Seluma menyampaikan agar DPRD Seluma untuk memastikan langsung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). "Untuk DBH informasi yang kami terima baru triwulan I yang dibayar. Kemudian untuk DBH ini kita akan pastikan langsung ke Bapenda," tutupnya.