koranrdarseluma.net – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan sepanjang Selasa (28/1/2025) hingga pagi ini. Mulai dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sowan ke Jokowi hingga AKBP Bintoro dan kawan-kawan dipatsus atas dugaan memeras anak bos Prodia senilai Rp 20 miliar.
Berikut lima isu politik dan hukum terkini:
Budi Arie Sowan ke Jokowi di Solo
Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara Kelurahan Sumber, Kota Solo, Selasa (28/1/2025).
Jokowi dan Budi Arie enggan menjelaskan kepada wartawan apa isi pembicaraan dalam pertemuan tertutup keduanya di dalam rumah tersebut.
Jokowi mengatakan kunjungan Budi Arie ke rumahnya hanya silaturahmi biasa. “silaturahmi saja,” ujarnya.
Prabowo Diminta Hilangkan Budaya Korupsi Aparat Penegak Hukum di Indonesia
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Presiden Prabowo Subianto yang sudah genap 100 hari memimpin pemerintahan, agar menghilangkan budaya korupsi di lingkup aparat penegak hukum.
"Kita sangat berharap, presiden untuk merapikan lebih dahulu korupsi di tingkat aparat para penegak hukum Indonesia, termasuk KPK, polisi dan kejaksaan yang memiliki kuasa menegakkan hukum," kata Laode saat konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa Merespons 100 Hari Presiden Prabowo di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta, Selasa (28/1/2025).
AHY Dorong Investigasi Penerbitan SHGB dan SHM Ilegal Pagar Laut Tangerang
Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat adalah soal Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong dilakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) secara ilegal di kawasan pagar laut Tangerang.
Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra ada ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantor Pertanahan maupun kerja juru ukur terkait terbitnya SHM dan SHGB pagar laut di Tangerang.
Menurutnya perlu juga diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah bisa mengeluarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), padahal fisiknya adalah laut.
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Penembakan 5 WNI di Malaysia
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus penembakan lima WNI oleh petugas otoritas maritim Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor.