Koranradarseluma.net - Meski urung melaksanakan aksi unjuk rasa, perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PABPDSI), tetap mendatangi Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma pada Senin pagi (23/12).
Hal ini dilakukan untuk meminta agar Pemerintah Daerah segera mencairkan tambahan Penghasilan Tetap (Siltap). Sebagaimana diketahui perangkat desa dan Kades di Kabupaten Seluma sebelumnya sempat meminta agar hak mereka Siltap setara PNS Golongan II A. Karena keuangan daerah belum mampu maka diambil solusi Siltap ditambah meski belum setara PNS Golongan II A.
Kedatangan para perwakilan pengurus DPD APDESI, PPDI dan PABPDSI Kabupaten Seluma ini pun, disambut langsung Kepala BKD Kabupaten Seluma Sumiati.
Dalam pertemuan singkat tersebut, para perwakilan pengurus DPD APDESI PPDI dan PABPDSI Kabupaten kabupaten Seluma, mendesak Kepala BKD Sumiati, agar siltap mereka segera dibayarkan sebelum pergantian tahun.
Menurut Ketua PPDI Kabupaten Seluma, Yuyun Susanto jika dibayarkan di tahun anggaran di tahun 2025 akan menjadi Silpa, sedangkan pencairannya baru bisa dilakukan sekitar bulan Juni 2025, setelah pembahasan APBDes.
"Iya memang sudah seharusnya dicairkan sebelum akhir bulan Desember ini, jika dibayarkan di tahun anggaran di tahun 2025 akan menjadi Silpa, sedangkan pencairannya baru bisa dilakukan sekitar bulan Juni 2025, setelah pembahasan APBDes," katanya, kemarin.
Selain itu, diterangkan Bendahara DPD APDESI Kabupaten Seluma Sukman, wacana semula ingin menggelar aksi unjuk rasa ditunda sementara waktu, karena sudah ada 14 desa uang sudah dicairkan Alokasi Dana Desa Tambahan pada Jumat lalu (20/12), dan kemungkinan sisanya akan diproses pada Senin ini.
"Kalau aksi turun ke jalan kita tunda dulu mas, karena Jumat lalu sudah ada yang cair dan sisanya akan diproses senin ini," tutur Sukman.
Sementara itu, Kepala BKD Seluma, Sumiati, SE, MM mengatakan saat ini ADD tahap III ini dadi 182 desa yang ada di Kabupaten Seluma, tersisa 11 desa yang belum mengajukan, sedangkan ADD tambahan sudah ada 14 desa yang cair.
Saat ini BKD Seluma sudah memproses surat perintah membayar (SPM) untuk 100 desa. Namun untuk proses SP2D memang membutuhkan waktu.
Ini lantaran BKD juga harus melayani pihak ketiga dan rutinitas kantor, terlebih lagi akhir tahun akan banyak tugas yang harus dituntaskn.
"Kita pasti usahakan semuanya cair paling lambat 31 Desember 2024. Mudahan aja sistem SIPD tidak gangguan, karena itu digunakan tidak hanya Seluma, namun seluruh Indonesia. Kadang siang tidak bisa cetak dan hanya loading aja, akhirnya malam baru bisa mulai cetak, jadi sabar saja pasti semua diperlakukan sama," tutupnya.