BACA JUGA:Prabowo Lawatan ke Mesir, Gibran Jadi Plt Presiden
BACA JUGA:Pengamat, Soroti Pengawasan Menu dan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Isu politik terkini selanjutnya yang menarik perhatian publik Tanah Air adalah mantan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ditunjuk oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai salah satu penasihat informal keketuaan ASEAN Malaysia 2025.
Selain Retno Marsudi, tokoh lain yang dipercaya sebagai penasihat adalah mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan mantan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo.
Langkah ini dianggap belum pernah dilakukan oleh pemimpin ASEAN sebelumnya. Langkah ini dipandang sebagai upaya Anwar Ibrahim untuk menghadirkan kemajuan dalam isu-isu regional yang sulit diselesaikan, seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.
KPK Konfirmasi Dokumen Harun Masiku ke Yasonna Laoly
BACA JUGA:Respons Jokowi dan Gibran, Dipecat dari PDIP, hingga KPK Tidak Cegah Harun Masiku
KPK menyatakan pemeriksaan mantan menkumham yang juga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly murni untuk mengonfirmasi dokumen terkait kasus Harun Masiku, tidak ada motif politis.
“Ada fakta atau dokumen yang perlu dijelaskan oleh beliau perihal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
“Saya tidak bisa mengatakan ada nuansa politis atau tidak. Namun, semua saksi yang dimintai keterangan akan ditanyakan terkait kejadian maupun keterangan para saksi maupun tersangka lain atau menjelaskan baik itu barang bukti dokumen dan elektronik,” ucap Tessa.
Kans Jokowi Gabung Demokrat
BACA JUGA:PDIP Ungkap Kenapa Jokowi, Gibran, dan Bobby Baru Dipecat Saat Ini
BACA JUGA:Daftar Lengkap 27 Kader PDIP yang Dipecat Termasuk Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution
Peluang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk Partai Demokrat masih menjadi salah isu politik terkini yang menarik sorotan publik. Namun, Demokrat ternyata belum membahas soal itu.
"Sampai saat ini Partai Demokrat belum membahas terkait ini. Kami saat ini masih fokus memonitor proses sengketa hasil Pilkada 2024 yang akan berlangsung di MK nantinya, mengingat beberapa di antaranya adalah kader utama Partai Demokrat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Kamis (19/12/2024).