Respons Jokowi dan Gibran, Dipecat dari PDIP, hingga KPK Tidak Cegah Harun Masiku

Rabu 18 Dec 2024 - 17:46 WIB
Reporter : Bacakoranradarseluma
Editor : Erlin Marfiansya

Koranradarseluma.net – Berbagai isu polisik terkini mewarnai pemberitaan dilansir dari Beritasatu.com pada Selasa (17/12/2024) hingga pagi ini. Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pemecatan sebagai kader PDI Perjuangan, hingga KPK tidak mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku.

Berikut lima isu politik terkini yang masih menarik perhatian pembaca.

Respons Jokowi Seusai Dipecat PDIP

Presiden ke-7 Jokowi menanggapi terkait dirinya dipecat sebagai kader PDIP oleh ketua umum Megawati Soekarnoputri karena dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap aturan dan disiplin partai.

“Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Saya menghormati itu,” ujarnya kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

Jokowi menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan Megawati tersebut.

“Keputusan itu sudah terjadi. Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucap Jokowi.

Respons Gibran Seusai Dipecat PDIP

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pemecatannya sebagai kader PDIP. Gibran mengaku menghargai dan menghormati keputusan PDIP.

“Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/12/2024).

Gibran tidak mempersoalkan pemecatan oleh PDIP karena saat ini ia fokus bekerja sebagai wakil presiden.

“Saya pribadi fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” tambahnya.

PDIP telah memecat 27 kader termasuk Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution karena dianggap melakukan pelanggaran aturan hingga disiplin partai saat Pilpres maupun Pilkada 2024.

Prabowo Perintahkan Kemendagri Kaji Pilkada Lewat DPRD

Isu politik terkini yang masih menarik bagi masyarakat adalah soal wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Presiden Prabowo Subianto sudah meminta Kemendagri untuk mengkaji sistem pilkada lewat DPRD.

Kategori :