Anggaran Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar Dilidik APH, Kepala OPD Telah Diminta Klarifikasi

 

 

SELEBAR - Diam-diam ternyata dua Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Seluma mulai melakukan penyelidikan, akan realisasi anggaran fiskal stunting sebesar Rp 5,7 Miliar dari Kementrian Keuangan. Mulai dari Polres Seluma maupun dari pihak Kejaksaan Negeri Seluma. Saat berusaha dikonfirmasi, Kapolres Seluma, AKBP Arif Eko Prastyo, SIK MH melalui Kasat Reskrim, AKP Dwi Wardoyo, SH MH membenarkan telah melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap dinas-dinas penerima dana fiskal stunting. 

"Iya, awalnya kita telah melakukan Pulbaket dengan memanggil dinas terkait untuk konfirmasi. Namun pihak Kejari menelpon, karena pihak Kejari juga melakukan Pulbaket. Jadi kami Polres Seluma menunda Pulbaket ini," sampainya.

 

Sementara itu, Kajari Seluma Wuriadhi Paramita, SH MH melalui Kasi Intel Andi, Setiawan SH MH membantah. Dirinya mengatakan, baru melakukan Pulbaket saja. Belum ada panggilan terhadap dinas terkait penerima dana fiskal stunting ini. "Kita belum ada melakukan klarifikasi terhadap OPD penerima kemungkinan itu Polres Seluma," ujarnya. Dari data yang berhasil dihimpun. APH dari Polres Seluma dan Kejari seluma tengah melakukan pemanggilan untuk memberikan klarifikasi. Seperti Kepala DP3AP2KB, Kabid Anggaran BKD dan juga Kepala Dinas Perkimhub.

Seperti salah seorang Kepala OPD Dinas DP3AP2KB, Suwardi membenarkan, jika telah di mintai keterangan dan klarifikasi di Kejari Seluma untuk memberikan klarifikasi.

 

"Iya saya sudah dipanggil oleh Kejari Seluma. Pihak Kejari menanyakan soal realisasi dana fiskal stunting yang kami terima sebesar Rp 70 juta," jelasnya. Saat ditanya soal pembagian besaran dana fiskal yang diterima OPD terkait penanganan stunting. Kadis DP3AP2KB mengatakan tidak memahami. Dirinya mengetahui menerima dana fiskal stunting ini setelah melihat DPA.  "Tidak pernah kami diajak rapat, terkait alokasi dana fiskal ini. Tahunya kami menerima Rp 70 juta dan sudah kami realisasikan untuk kegiatan sosialisasi," ungkapnya.(ctr)

 

Berikut realisasi dana fiskal stunting Rp 5,7 Miliar dari Menteri Keuangan tahun 2023

 

RSUD Tais:

 

-Pengadaan obat dan vaksin Rp 1 Miliar

 

-Pengadaan bahan habis pakai Rp 800 juta

 

Disperkimhub

 

-Perbaikan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh Rp 896,2 juta

 

Dinas PMD

 

-Fasilitasi tim penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp 500 juta

 

Dinas Kesehatan

 

-Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jemkesmas) Rp 2,027 Miliar

 

-Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 juta

 

Dinas Lingkungan Hidup

 

-Penanganan sampah Rp 91 juta

 

DP3AP2KB

 

-Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 70 juta