Lanjut Suwito, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit.
Sebelum JF ini diberlakukan maka lebih bingung soal Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), bahkan ada 3 hari ngurus angka kredit. Padahal mestinya bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat.
"Penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Dengan aturan yang baru, Penilaian Kinerja didasarkan pada Penetapan Predikat Kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit. Sehingga para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus DUPAK. Karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja, Penataan JF ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya, untuk efesiensi dan efektivitas untuk pengolahan SDM aparatur di Bengkulu Selatan, dan terkahir pembangunan karir, serta memberikan kesempatan pengembangan karir sesuai kebutuhan organisasi,"pungkas Suwito.(yes)