PEMATANG AUR - Pemerintah pusat mengubah regulasi yang mengatur perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kini mekanisme lumpsum diberlakukan kembali.
Perjalanan dinas DPRD diubah melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Dalam aturan itu disebutkan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum atau pembayaran lunas yang dilakukan berdasarkan kontrak tertentu.
Secara umum di Provinsi Bengkulu belum keseluruhan daerah menerapkan aturan tersebut dengan berbagai alasan. Namun khusus untuk di Kabupaten Seluma hal tersebut sudah mulai dibahas. Peraturan Bupati (Perbup) Seluma Nomor 35 tahun 2020 yang secara keseluruhan menjadi payung hukum perjalanan dinas akan dirubah dengan menyesuaikan Perpres Nomor 53 Tahun 2023.
Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Bunyi di dalam Perpres Nomor 53. Kembali lagi pada aturan perjalanan dinas bagi anggota dewan tahun 2004. Apabila dinas luar dalam pertanggungjawaban nanti anggota dewan tanpa perlu lagi melampirkan nota pesawat ataupun nota hotel.
Sedangkan untuk standar harga sudah diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
Ya, seperti yang sudah dijadwalkan kemarin (13/11) Komisi I DPRD Seluma memanggil Asisten I Pemerintahan dan Kesra dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Seluma. "Tadi (kemarin) sudah dilakukan pembahasan dengan Komisi I, soal perubahan Perbup tentang perjalanan dinas disesuaikan dengan Perpres Nomor 35 tahun 2023," kata H Hendarsyah Asisten I Setda Kabupaten Seluma, usai melaksanakan hearing di Komisi I DPRD Seluma, kemarin.
Setelah pembahasan selanjutnya rancangan perubahan Perbup ini akan diajukan ke Gubernur Bengkulu untuk dilakukan fasilitasi. Apabila seluruh tahapan perubahan Perbup selesai maka akan segera diberlakukan.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya Perpres nomor 53 tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan yang ada di Perpres 33 tahun 2020. Dalam aturan terbaru antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 3A. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil).
Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
Lalu, ketentuan ayat (2) pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut. "Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga," tulis pasal 4 ayat (1). "Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," bunyi pasal 4 ayat (2).
Dikonfirmasi ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca, S.Sos menyampaikan bahwa Perpres tersebut tidak hanya mengatur soal perjalanan dinas anggota dewan saja. "Jadi bukan hanya perjalanan dinas saja. Ada banyak yang diatur di dalam Perbup ini. Termasuk juga honorarium. Dan perjalanan dinas yang diatur melalui Perpres ini berlaku untuk keseluruhan tidak hanya untuk anggota dewan saja," sambungnya Ketua DPRD, kemarin.
Sehubungan Perpres ini baru, dikatakan Nofi sudah diatur melalui Permendagri bahwa paling lambat dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. "Kalau dari Mendagri itu pemberlakuannya paling lambat APBD 2024. Sehingga pada APBD Perubahan 2023 ini seharusnya sudah ada Perbup turunan dari Perpres tersebut," sambungnya. Meski APBD Perubahan sudah ketok palu, apabila sudah ada Perbup turunan dari Perpres maka selanjutnya tinggal menyesuaikan. Selanjutnya juga informasinya belum diterapkan Perpres Nomor 53 tahun 2023 ini juga menjadi akibat rangkaian pembahasan RAPBD 2024 Seluma ditunda.(adt)