Bacoan Jemo Kito - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bengkulu Selatan (BS) telah mengikuti Kick Off Meeting Persiapan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, Kamis (25/7/2024) di Aula Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan, untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD. Sehingga dapat memberikan pandangan yang komprehensif pada arahan kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD berdasarkan capaian tujuan berkelanjutan dan kondisi lingkungan Kabupaten.
BACA JUGA:Sekda Ajak Masyarakat Wujudkan Hidup Sehat
Kepala DLHK Bengkulu Selatan, Haroni SP.MM saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, bahwa barusan selesai mengikuti pertemuan Kick Off Meeting dan Persiapan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Setrategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan. "KLHS RPJMD merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD.
BACA JUGA:Dua Korban meninggal dunia, Warga Gelumbang
Sehingga dapat memberikan pandangan yang komprehensif pada arahan kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD berdasarkan capaian tujuan berkelanjutan dan kondisi lingkungan kabupaten BS,"ungkap Haroni menjelaskan kepada awak media usai pertemuan.
Dikatakan Haroni, kegiatan Kick Off Meeting yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal dimulainya Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten BS. Sehingga diharapkan tahapan-tahapan penyusunan KLHS ini dapat dilaksanakan secara maksimal mulai dari pengumpulan data hingga tahapan validasi. "Dengan harapkan Penyusunan KLHS RPJMD ini dapat menampung berbagai masukan dan sharing informasi tentang berbagai masukan dan solusi dari permasalahan yang kita hadapi dan memberikan arahan rencana pembangunan Kabupaten BS,"pungkas Haroni.
Ia menambahkan saat ini sedang dilakukan penyusunan doukumen KLHS RPJMD. Sebagai syarat menyusun dokumen RPJMD. Karena wajib ada. Sebagaimana Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah instrumen pencegahan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunannya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.