“Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.
Menurut Caroline, tanpa reformasi sistem kepartaian dan mekanisme pengawasan yang kuat, pilkada tertutup berisiko memusatkan kekuasaan pada elite politik dan mempersempit partisipasi warga.
KPK Ingatkan Risiko Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan catatan penting. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, aspek pencegahan korupsi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap desain sistem politik.
“Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat, seperti transaksi politik dan penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).
KPK menilai persoalan utama bukan semata metode pemilihan, melainkan bagaimana sistem dirancang untuk menekan biaya politik dan memperkuat integritas.
“KPK mendorong agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik, menjaga integritas demokrasi, serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam pencegahan korupsi,” pungkas Budi.
BACA JUGA:KPK Dalami Aset Tak Tercatat Ridwan Kamil Termasuk Kafe di Seoul