BENGKULU SELATAN - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Selatan rutin menggelar pertemuan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Pintar (JKN-KIS). Tujuannya untuk menjamin kesehatan masyarakat secara utuh.
"Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program yang dapat mengcover layanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya, terlebih dengan telah ditetapkanya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Universal Health Coverage (UHC).
Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui subsidi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat melalui BPJS kesehatan,”ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Bengkulu Selatan (BS), Didi Ruslan M.Si.
Dikatakan Didi, sekarang ini setiap Puskesmas harus meningkatkan capaian kinerja pelayanan agar nantinya dapat dilihat hasil pada bulan selanjutnya.
"Sangat mengharapkan ada peningkatan pelayanan bidang kesehatan. Melalui forum JKN ini dapat mencari solusi untuk permasalahan di lapangan agar tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS,"ujar Didi.
BACA JUGA:Apakah Mimisan Bisa Batalkan Puasa?
BACA JUGA:Penyimpangan DD Suban Capai Rp 631 Juta, Apakah Kasusnya Lanjut? Ini Penjelasan APH...
Ia menyadari Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program yang telah diberihkan pemerintah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
"Keikutsertaan masyarakat dalam JKN-KIS sangatlah penting. Karena penyelenggaraan Program JKN-KIS berlandaskan asas gotong royong yang berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan kultur budaya bangsa.
Terdapat mekanisme subsidi silang pada program ini, dimana peserta yang sakit, yang muda mensubsidi yang sudah tua,"pungkas Didi.