“Menurut saya, Raperda RTRW ini belum layak disahkan karena tidak disertai kajian mendalam. Saat ini isu lingkungan sangat sensitif. Jangan sampai ini jadi celah bagi oknum pengusaha untuk merusak lingkungan,” tegas Zetman.
Ia bahkan menyinggung adanya dugaan kegiatan tambang ilegal yang sudah berjalan di kawasan yang belum ditetapkan dalam RTRW.
“Ada laporan dari masyarakat soal galian C yang aktif di wilayah yang belum memiliki peruntukan resmi. Lucu jadinya, lahannya sudah dieksploitasi, baru kemudian RTRW-nya mau disahkan. Ini seperti melegitimasi pelanggaran yang sudah terjadi,” jelasnya.
Kendati demikian, baik Hendri maupun Zetman menekankan bahwa pernyataan mereka masih bersifat pribadi dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum fraksi pekan depan sebelum keputusan resmi diambil dalam rapat paripurna DPRD Seluma.